Masalah Pungli Dan KJP Masih Ada Jelang Satu Tahun Anies Pimpin Jakarta

Aksi pungutan liar kembali marak terjadi ditingkat kelurahan dan penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang belum tepat sasaran masih marak terjadi jelang satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Hal tersebut disampaikan anggota komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ida Mahmudah dalam acara Refleksi Setahun Anies Gagal Penuhi Janji yang diselenggarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Senin (15/10).

Ida menilai setahun kepemimpinan Anies sangat berbeda dengan kepemimpinan gubernur sebelumnya.

Ia mengingat tahun pertama yang dilakukan gubernur sebelumnya adalah menyisir pungli dalam pelayanan administrasi, di tingkat kelurahan hingga pusat.
 
"Sekarang ada lagi, banyak di kelurahan petugas yang sudah berani untuk uang rokok," ujar Ida.

Ida menambahkan bukan hanya soal pungutan liar yang menjadi sorotan, pengunaan dan penerapan KJP masih belum terkoordinasi dengan baik.

Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang bingung dan berakhir dengan protes perihal KJP. Meski begitu Ida mengharapkan Anies bisa melakukan terobosan yang bisa dirasakan masyarakat.

"Dia (Anies) buat KJP Plus, tiba-tiba ada pendataan ulang, di survei,  anak tersebut ikut neneknya,  ibunya berdagang di pasar,  setelah di survei dianggapnya rumah neneknya bagus, si anak disebut tidak layak mendapatkan KJP, ini kan jadi persoalan," jelasnya. [nes]