Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak/Net

Politik

Jubir Prabowo-Sandi: Pasal 33 Tidak Lagi Jadi Ruh Ekonomi Bangsa

JUMAT, 12 OKTOBER 2018 | 19:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi ruh ekonomi Indonesia. Sehingga sumber-sumber ekonomi strategis telah dikuasai oleh asing dan menyebabkan bangsa ini tidak berdaulat.

Begitu kata Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subainto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Jumat (12/10).

"Sektor keuangan yang dikuasai oleh perusahaan asing, telekomunikasi, bahkan ekonomi digital melalui online pun mulai dikuasai perusahaan asing. Kita kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara tidak kita kuasai," kata Dahnil.


Seharusnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu menjadi pertahanan ekonomi Indonesia untuk mendorong akselerasi pembangunan tanpa mengganggu sektor swasta.

Namun dia menyayangkan, BUMN selama ini menjadi 'sapi perahan' kepentingan kelompok politik tertentu, sehingga tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik kita.

"Itulah mengapa Pak Prabowo selalu memberikan perhatian bagaimana ekonomi kita bisa kembali kepada kiblat ekonomi konstitusional Indonesia, yakni berkiblat pada ruh pasal 33 UUD 1945. Sehingga, negara benar-benar hadir merawat dan menjaga fakir miskin dan anak terlantar,” paparnya.

Dahnil menekankan, semangat pasal 34 UUD 1945 juga menjadi ideologi ekonomi yang penting bagi Prabowo-Sandi. Pasangan nomor urut 02 ini akan menghadirkan kebijakan protein cukup buat anak-anak, bahkan sudah dijalankan melalui program kepartaian 'Revolusi Putih'.

"Yakni program menyalurkan dan memfasilitasi anak keluarga miskin minum susu dan asupan protein yang lain, yang saat ini sudah didesain menjadi program pemerintahan Pak Prabowo-Sandi,” tukas ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu. [ian] 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya