Kalau Mau Dilantik, Caleg Terpilih Harus Serahkan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anggota dewan saat akan dilantik.

Begitu tutur anggota Tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Rika Krisdianawati di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/10).

Dia menjelaskan bahwa para anggota dewan yang terpilih diberi tenggat tujuh hari untuk isi LHKPN. Peraturan itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018.

“Kita beririsan dengan PKPU 20/2018, dimana salah satu syarat untuk melantik adalah lapor harta kekayaan. Bagi bapak ibu yang terpilih ya. Itu tenggang waktunya hanya 7 hari sejak ditetapkan," tegas Rika.

Dia mengatakan bahwa konseskuensi jika tidak mengisi LHKPN bisa berupa pencoratan nama dewan dari daftar anggota legislatif yang dilantik.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan bahwa setiap ASN wajib melaporkan LKHPN. Jika tidak melaporkan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi administratif.

"Di UU 20/2009 sanksi yang tidak mematuhi kewajiban adalah administratif. Sampai saat ini, sanksinya administratif. Tentu kita kembalikan lagi ke instansi masing masing. Contoh di Jawa Tengah dikaitkan dengan tunjangan. Kalau nggak bikin tunjangan nggak dibayar," tukasnya. [ian]