. IndonesiaLeaks telah menyebarkan berita sepihak tentang dugaan keterlibatan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam perkara suap Basuki Hariman yang ditangani KPK.
Sebagai situs penyebar laporan anonymous, produk IndonesiaLeaks jelas bukanlah produk jurnalistik dan bukan pula liputan produk kerja lembaga penegak hukum yang layak dipercaya.
Begitu ditegaskan Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangan resmi, Kamis (11/10).
Hendardi menegaskan, model kerja IndonesiaLeaks ditujukan untuk membuat perdebatan di tengah masyarakat yang justru rentan dimanipulasi oleh siapa saja untuk tujuan menghancurkan kredibilitas dan integritas seseorang.
"Jadi mengacu pada pernyataan Ketua KPK (Agus Rahardjo) tuduhan tersebut jelas sulit dibuktikan karena tidak memiliki rujukan dan bukti-bukti valid," kata Hendardi.
Dia mengakui, satu-satunya cara untuk mengakhiri perdebatan itu adalah pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum. Sebagai tuduhan yang serius maka pihak-pihak tertentu agar tidak melakukan politicking atas produk tersebut.
"Cara berpolitik dengan mengkapitalisasi tuduhan yang tidak faktual sama saja melakukan proses reproduksi hoax yang merusak perpolitikan kita," tegas Hendardi.
Pihaknya melihat tuduhan serius IndonesiaLeaks muncul sejalan dengan upaya Polri menangani sejumlah kasus yang melibatkan tokoh politik dan tokoh agama, termasuk hoax yang didesain dan diproduksi oleh Ratna Sarumpaet, yang kemudian sempat diafirmasi oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Untuk itu, meski muncul berita sepihak tersebut, Setara Institute meminta jajaran korps baju coklat tidak terpengaruh.
"Kapolri dan jajaran Polri mesti tetap fokus dengan tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pengamanan serta pelayanan. Apalagi saat ini Asian Para Games, pertemuan IMF-World Bank, bencana Palu menuntut konsentrasi Polri. Polri juga harus memulai antisipasi berbagai ancaman menjelang Pemilu 2019," demikian Hendardi.
[rus]
