Prasetyo Edi Marsudi/RMOL
Pemprov DKI Jakarta mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 sebesar Rp87,3 Triliun.
Rancangan KUA-PPAS 2019 ini naik Rp4,1 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 sebesar Rp83,2 triliun.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengakui adanya penambahan anggaran.
Menurutnya penambahan anggaran tersebut telah melalui proses kajian yang dilakukan jajaran Pemprov.
"Ini udah hasil kajian, udah hasil memperhatikan asumsi ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta, inflasi, termasuk harga dollar, semua itu sudah dianalisis," Kata Saefullah di Gedung DPRD, Jakarta. Rabu (10/10).
Saefullah menambahkan, adanya kenaikan anggaran ini untuk mendukung sejumlah kegiatan dan program unggulan Anies. Seperti pengentasan banjir, dana talangan program rumah DP nol rupiah.
"Nanti dalam pembahasan bisa diikuti dinamikanya," ujarnya.
Rancangan KUA-PPAS 2019, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp77,78 triliun. Anggaran ini naik Rp11,98 triliun dibanding pendapatan tahun sebelumnya yang tercantum dalam APBD-P 2018 sebesar Rp65,8 triliun.
Sumber pemasukan tersebut didapatkan dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Di kesempatan yang berbeda Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengajak seluruh jajaran Pemprov DKI harus bersinergi dan bekerja keras dalam melakukan penyerapan anggaran.
Menurutnya pada November mendatang, APBD 2019 harus segera dirampungkan dan disahkan dalam paripurna DPRD.
"Pemerintahan itu yang sudah baik ya dibuat baik lah. Diterusin gitu loh maksud saya. Karena ini kan saya melihat SKPD-SKPD itu kan masalah penyerapan itu kayak males-malesan, mau-mau enggak-enggak. Karena itu sedikit lagi mau dinaikkan lagi menjadi 87 triliun nanti di APBD 2019 itu dari mana pendapatannya," jelas Prasetyo saat ditemui di gedung DPRD DKI.
[nes]
