Menkeu: Kita Bagus Dalam Semua Indikator

Pemerintah tidak menyianyiakan pagelaran International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) Annual Meeting (AM) 2018 untuk menarik banyak investasi. Ada 78 proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah ke swasta.

Pemerintah menawarkan proyek tersebut pada acara Indonesia Investment Forum (IIF) yang merupakan bagian dari kegiatan IMF-World Bank Annual Meeting 2018. 78 proyek infrastruktur ini, nilai investasinya mencapai 42,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 642,27 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini paradigma dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia telah mengalami era baru. Dahulu, pemerintah hanya mengandal­kan pembiayaan infrastruktur dari sektor perbankan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kini pemerintah seluas-luas­nya membuka kesempatan bagi sektor swasta, untuk turut membiayai pembangunan infrastruk­trur," ujarnya Hotel Conrad, Tanjung Benoa, Bali, kemarin.

Keterlibatan swasta sangat membantu untuk mengatasi kekurangan anggaran pemerintah, di tengah kebutuhan akan pembangunan infrastruk­tur yang masih harus ditingkat­kan. Pemerintah berharap, dari ratusan investor asing maupun lokal yang hadir, tertarik mena­namkan investasinya.

"Saat ini kami mengundang publik maupun swasta, untuk terlibat dalam ekonomi, mau­pun investasi," ajak Menkeu.

Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini menegaskan, meskipun saat ini fundamental ekonomi dalam keadaan baik, Indonesia masih perlu meningkatkan kinerja ekonomi den­gan mendorong pembangunan infrastruktur.

"Kita bagus dalam semua indikator ekonomi. Tapi Indonesia sama seperti negara berkembang lain yang menga­lami kesenjangan Infrastruk­tur," cetusnya lagi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pembiayaan merupakan salah satu tantangan utama dalam membangun infrastruktur. Karena itu, perlu sumber pen­danaan baru di luar APBN.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah. Hal ini bisa dilihat dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di mana salah satu fokusnya pada akselerasi infrastruktur.

Bahkan dari 2015 hingga 2019, pemerintah menargetkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur seperti 1.800 kilometer (km) jalan tol, 2.159 km kereta api antar kota, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, serta 35 ribu megawatt (MW) pembangkit listrik.

Tak hanya itu, pemerintah pun telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program, dengan perkiraan total nilai investasi sebesar 307,4 miliar dolar AS atau setara Rp 4.688,86 triliun.

Data per Juni 2018 menun­jukkan bahwa 32 proyek telah selesai dan 44 PSN sedang dalam operasi parsial. Selain itu, kemajuan program lis­trik 35GW juga menunjukkan perkembangan, sebesar 2.278 MW sudah beroperasi.

"Lebih dari 50 persen pen­danaan diharapkan berasal dari sektor swasta. Itu makanya, kenapa salah satu fokus utama untuk menarik sektor swasta adalah dengan adanya skema Public Private Partnership (PPP)," sambungnya.

Dari sisi fiskal, pemerintah te­lah menyiapkan dana dukungan tunai infrastruktur, pembayaran secara berkala (availability payment), dan jaminan. Dari aspek regulasi, pemerintah memiliki Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memandu proses PPP dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ten­tang penggunaan aset negara untuk proyek PPP. ***