Pelaksanaan perÂtemuan tahunan 189 negara anggota International Monetary Fund (IMF)-World Bank (Bank Dunia) di Nusa Dua, Bali dinilai bisa menÂjadi angin segar bagi ekonomi Indonesia. Syaratnya pemerintah bisa menggenÂjot jumlah investasi yang masuk.
Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pertemuan penting itu memberi angin segar bagi pelaku pasar terutama sentimen pembahasan mengenai arah keÂbijakan moneter global dan upaya pencegahan terhadap krisis ekonomi.
"Sebagai tuan rumah, terÂdapat beberapa program kerja sama investasi yang akan ditawarkan pada delegasi dari 189 negara peserta raÂpat tahunan," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mencari tahu formula untuk meraup pendapatan dan penerimaan baru. Khususnya dalam biÂdang perpajakan, di mana Indonesia saat ini tengah mencari sumber perpajakan yang baru.
"Ini penting sebab pemerintah sedang mengajukan rencana pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang beÂsarnya mencapai Rp 2.142 triliun. Secara spesifik target penerimaan pajak yang ingin dikejar sebesar 1.781 triliun rupiah atau naik 15 persen dari outlook 2018," ujarnya.
Ekonom
Centre of Reform on Economics (CORE) InÂdonesia Piter Abdullah meÂnyebut, dengan banyaknya lembaga dan tokoh penting yang hadir di pertemuan tahunan tersebut, Indonesia bisa mempromosikan berÂbagai potensi yang dimiliki, terutama dari sisi pariwisata maupun investasi.
"Kita bisa promosikan pariwisata dan investasi kita. Banyak investor global yang hadir, diharapkan ajang ini akan memacu minat investasi terutama di sektor infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah," ujarnya.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure seperti peningkatan kapasitas SumÂber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital.
"Sudah tiga tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada
soft infrastructure," ujar Darmin.
Pengembangan SDM, kata Darmin, memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerÂjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan. ***
