Debat Penanganan Bencana Sulteng, Elit Politik Sudah Minim Etika

Saling klaim para elite politik terkait penanganan bencana di Sulawesi Tenggara dinilai tidak mencerminkan etika politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin prihatin dengan munculnya saling sindir antara kubu Joko Widodo dan kubu Prabowo Subianto.

Menurutnya sangat tidak elok jika para elit politik membuat bencana alam di Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah yang menjadi objek perdebatan.

"Harusnya para politisi mengedepankan etika politik. Karena bagaimanapun bencana adalah duka. Duka yang terjadi pada saudara-saudara kita. Bencana jangan disusupi dengan politik," kata Ujang kepada Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (7/10).

Dijelaskan Ujang, untuk para politisi di setiap moment apapun, akan dijadikannya sebagai ajang untuk mendapatkan simpati rakyat. Namun apabila kejadian bencana dijadikan sebagai momentum politik tentulah tidak elok. Dan malah melanggar etika-etika politik yang seharusnya.

"Bagi para politisi. Semua hal atau semua kejadian akan menjadi momentum. Momentum untuk mendapat simpati rakyat. Bencana juga merupakan bagian dari momentum mereka untuk tebar pesona," pungkasnya.

Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik pemerintah lambat menangani gempa Sulawesi Tengah.

Kritik Muzani dibalas Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin yang menilai Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola tak hadir di tengah warganya sendiri. Padahal Gubernur Sulawesi Tengah adalah kader Gerindra.

Selain Ngabalin, para elit partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga ikut membalas kritikan Muzani. [nes]