Berita

Heri Gunawan/Net

Bisnis

Komisi XI: Kenaikan Harga Barang Terus Terjadi

JUMAT, 05 OKTOBER 2018 | 23:01 WIB | LAPORAN:

. Pemerintah untuk tidak terus-menerus mengklaim berhasil dalam menjaga inflasi di Indonesia tetap rendah. Pasalnya, saat inflasi rendah masih saja muncul isu terjadi kenaikan harga. Hal itu terjadi karena nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi.

Demikian Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (5/10).

Heri mengatakan, berdasarkan kalkulasi Aprindo (Asosiasi Pedagang Retail Indonesia), depresiasi rupiah memicu kenaikan harga produk rata-rata sebesar 5 persen. Sementara itu, hasil kajian Indef menyatakan 1 persen depresiasi rupiah, berpengaruh sampai 3 persen biaya pokok produksi dalam sektor retail.

Heri menerangkan, hal itu berarti ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi 12 persen, terhitung sejak awal tahun 2018, maka bisa mempengaruhi 36 persen biaya produksi sektor ritel.

"Perkiraan barang-barang yang akan mengalami kenaikan harga di triwulan ke-4, yang karena bahan bakunya masih diimpor, antara lain beras, gula pasir, daging sapi, mentega dan Susu, kosmetik, obat, handphone dan elektronik," papar Heri.

Heri menyatakan, terjadinya gap antara inflasi dan kenaikan harga barang, juga tidak bisa dilepaskan dari metode yang digunakan. Untuk inflasi, memang pemerintah hanya mengambil sampel harga-harga komoditas tertentu, umumnya sembako, dan kebutuhan dasar.

Problemnya, sambung Heri, saat ini kebutuhan masyarakat sudah sangat bervariasi jenis barang dan jasanya. Bisa jadi banyak barang kebutuhan masyarakat saat ini yang tidak tercover sebagai sampling penghitungan inflasi.

"Di situlah juga letak salah satu problemnya. Kita menyarankan pemerintah mulai harus menggunakan big data untuk mengukur inflasi, bekerjasama dengan jaringan ritel dan produsen barang/jasa untuk memonitor pergerakan harga menggunakan sistem IT. Sehingga pengukurannya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Pemerintah yang pelopor dan Pemerintah yang membuka jalan, Pemerintah yang berpihak dan Pemerintah yang memberdayakan. Jika tidak, maka angka inflasi sulit mencerminkan kondisi yang sebenarnya," demikian Heri. [jto]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya