PEMERINTAH Joko Widodo lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani harus jujur kalau akibat nilai kurs rupiah yang sudah tembus Rp 15 ribu per dolar akan bisa merangkak naik ke angka RP 16 ribu dan berpontensi tsunami ekonomi sudah di depan mata.
Tolong jangan beralasan kalau nilai kurs dolar yang sudah melewati angka Rp 15 ribu yang merupakan kurs terburuk sejak 20 tahun pasca krisis ekonomi 1998. Bahwa keadaan ekonomi nasional baik-baik saja karena data nilai inflasi yang masih bisa terkendali dan ekonomi bertumbuh di semester 2 pada angka 5.27 persen.
Ingat loh jeng Sri. Indonesia itu sekarang negara importir Crude oil Dan BBM sehingga naiknya harga minyak mentah sebesar 85 USD per barrel bisa makin mengerus nilai kurs rupiah. Apalagi diprediksi oleh para pengamat minyak dunia bahwa minyak dunia akan bisa sampai level 100 USD per barrel. Artinya, beban impor dan kebutuhan akan dolar akan meningkat dan harga BBM akan naik sehingga inflasi bisa naik cepat.
Ditambah lagi, keperluan belanja barang-barang untuk keperluan rehabilitasi daerah yang terkena gempa yang masih harus diimpor, misalnya obat-obatan dan alat-alat kesehatan.
Sudah lima kali sejak Februari, Bank Indonesia menaikkan suku bunganya dan tidak ada pengaruhnya terhadap penguatan nilai kurs rupiah.
Kenaikan suku bunga bank sentral sudah bisa dipastikan akan memberatkan bunga pinjam kredit para debitur bank-bank nasional dan bisa berpotensi macet apalagi keadaan daya beli masyarakat makin turun akibat tinggi harga harga barang dan jasa sehingga penjualan akan turun dan berakibat pada pendapatan perusahaan-perusahaan para debitur .
Apalagi, suku bunga the FED akan kembali naik dan pastinya rupiah akan makin melemah.
Belum lagi, 40 persen obligasi Indonesia yang dipegang oleh asing akan dilepas akibat buruknya kinerja kurs rupiah. Hal itu terbukti dengan obligasi Indonesia juga yang mengalami tekanan. Hasil patokan obligasi 10-tahun naik 14 basis poin pada Selasa menjadi 8,15 persen, meningkat dari 6,32 persen pada akhir 2017. Indeks saham utama negara itu merosot 1,2 persen, mengambil penurunan tahun ini menjadi 7,6 persen
Belum lagi diperpanjang dari sisi defisit fiskal, dimana neraca transaksi berjalan yang terus defisit, akibat terjadi jor-joran misal lokasi proyek proyek Infrastruktur yang lebih bernuansa mercusuar dibanding memiliki nilai tambah untuk meningkat devisa negara. Seperti lebih banyak bangun gedung-gedung dibandingkan membeli mesin dan membangun industri nasional yang berbasis produk ekspor.
Langkah yang diambil otoritas Moneter dalam hal ini BI dengan menawarkan program hedging bagi pelaku usaha yang melakukan aktifitas impor untuk menjaga volalitas nilai kurs dolar boleh tapi sampai seberapa efektifnya?
Lalu, rencana pemberian insentive bagi para pelaku usaha yang usahanya berbasis produk ekspor seperti CPO Dan pertambangan, apa mereka tertarik untuk mengubah pendapatan mereka dalam bentuk dolar menjadi rupiah, untuk meningkat devisa dan melindungi mata uang lokal dari kekalahan pasar global. Sepertinya tidak mungkin karena mereka sektor perkebunan sawit dan pertambangan banyak dikuasai oleh perusahaan asing dan nasional yang juga punya pinjaman kredit di bank bank luar negeri dan obligasi dalam denominasi dolar yang banyak akan jatuh tempo. Jadi sangat kecil kemungkinan mereka tertarik dengan program BI.
Jadi, krisis ekonomi sangat berpotensi di zamannya Kangmas Joko Widodo. Jika terus kebohongan data-data ekonomi yang dikemukakan saat mau Pilpres.
[***]
Arief Poyuono,
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra
