Menteri Luar Negeri Asia Tenggara mendesak Myanmar untuk memberikan mandat penuh bagi komisi penyelidikan atas kekerasan di negara bagian Rakhine untuk menahan mereka yang bertanggung jawab bertanggung jawab.
Para Menlu ASEAN, yang bertemu secara informal di sela-sela Majelis Umum PBB pekan lalu, menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan itu.
Selama setahun terakhir, lebih dari 700.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar yang mayoritas beragama Buddha ke negara tetangga Bangladesh, menyusul tanggapan militer terhadap serangan terhadap pos-pos keamanan oleh gerilyawan Rohingya.
Peneliti PBB mengeluarkan laporan pada akhir Agustus lalu, menuduh militer Myanmar melakukan pemerkosaan dan pembunuhan massal dengan "niat genosida" di Rakhine dan menyerukan kepada panglima tertinggi negara itu dan lima jenderal yang akan dituntut berdasarkan hukum internasional. Myanmar membantah sebagian besar tuduhan dalam laporan itu, menyalahkan "teroris" Rohingya untuk sebagian besar laporan tentang kekejaman yang terjadi.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menekankan bahwa kejadian di Rakhine adalah bencana kemanusiaan buatan manusia.
"Kami menyatakan keprihatinan kami dengan dugaan tindakan kekerasan. Ini adalah bencana kemanusiaan buatan manusia dan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di hari ini," tegasnya.
"Para menteri luar negeri mendesak pemerintah Myanmar agar komisi penyelidikan independen harus diberi mandat penuh untuk menyelidiki dan menahan semua orang yang bertanggung jawab sepenuhnya bertanggung jawab," tegasnya seperti dimuat
Reuters.
[mel]
