Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, karena tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, bahkan ketahanan bangsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia melakukan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kepala BPOM RI Penny K. Lukito dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman di Plaza Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TN), Jakarta tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyatakan kemitraan BPOM RI-TNI sangat strategis untuk mewujudkan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang tangguh dan dapat mencapai pelosok nusantara. Tantangan pengawasan yang kian kompleks dan cakupan pengawasan yang luas, salah satunya bisa diatasi dengan kerja sama yang baik antara BPOM RI dan TNI.
"TNI yang mempunyai jangkauan sampai ke seluruh pelosok negeri, tentu saja merupakan mitra strategis bagi BPOM RI. Hal ini akan sangat membantu pengawasan obat dan makanan yang beredar sampai daerah terpencil yang saat ini baru dapat dilakukan oleh Loka POM di 40 Kabupaten/Kota," ujarnya, Jumat (28/9).
Lebih dari itu, keahlian TNI dalam bidang intelijen, jumlah personil yang banyak dan tersebar sampai ke pelosok, serta jejaring kerja yang luas, diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di lapangan, melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat (KIE), pengawasan di daerah perbatasan atau daerah rawan terhadap perdagangan dan peredaran obat palsu, pangan tanpa izin edar dan lain sebagainya sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
"Kami menyadari TNI mempunyai tugas yang sama dengan BPOM RI untuk melindungi bangsa, negara dan masyarakat sehingga sinergi ini tentunya akan membantu tugas BPOM RI dalam mengawal kualitas obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin keamanan dan mutunya," jelas Penny.
Beberapa hal yang menjadi poin kerjasama BPOM dan TNI antara lain penguatan pengawasan obat dan makanan, peningkatan kompetensi petugas, pertukaran data dan/atau informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan, pembinaan potensi wilayah di bidang obat dan makanan, pemberdayaan masyarakat melalui KIE, optimalisasi peran intelijen dalam rangka pengawasan obat dan makanan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta upaya kerja sama strategis di bidang obat dan makanan.
"Dukungan dari TNI akan sangat membantu tugas pengawasan BPOM untuk mewujudkan kehadiran Negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat," lanjut Penny.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, nota kesepahaman ini mempunyai nilai sangat penting karena kedua belah pihak, BPOM dan TNI, dapat saling mendukung agar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dapat berjalan optimal. "Saya meminta agar para Kepala Staf, baik Darat, Laut, maupun Udara, untuk segera melaksanakan tindak lanjut dari nota kesepahaman ini."
[rry]
