Berita

Anies Baswedan/RMOL

Nusantara

Usai Cabut Izin Reklamasi, Anies Minta Giant Sea Wall Dikaji Ulang

JUMAT, 28 SEPTEMBER 2018 | 23:23 WIB | LAPORAN:

Usai mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Gubernur Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengkaji ulang pengembangan terpadu National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Giant Sea Wall.

Menurutnya, proyek itu perlu dikaji ulang karena bila tidak justru akan menumpuk air daratan yang masuk ke pesisir pantai Jakarta.

"Itu yang perlu dipertimbangkan ulang. Mengapa, karena justru dengan air yang muncul dari daratan begitu banyak ke pesisir," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/9).


Dia menyampaikan, perlu ada perubahan di pesisir Jakarta berupa tanggul pantai. Untuk mencegah adanya banjir rob karena Jakarta mengalami penurunan tanah sementara permukaan air lautnya naik turun.

"Ini memang dibutuhkan mencegah terjadinya rob. Karena itulah tanggul di pesisir pantai kami memandang sangat perlu dilakukan," jelas Anies. 

Dia mengaku tidak ingin pembangunan Giant Sea Wall dilakukan karena melihat dari berbagai negara berkembang yang membawa dampak air menjadi tidak bersih.

"Praktiknya di berbagai negara kita review setelah bertahun-tahun justru tidak menjadi air bersih tapi justru menjadi tempat berkumpul air-air yang membawa polutan. Dan menurut kami itu (Giant Sea Wall) dikaji ulang. Kalau tanggul di pantai itu perlu diteruskan," papar Anies.

Bila nantinya akan tetap dibangun maka air dalam Giant Sea Wall akan kotor dan keruh. Anies pun menyebutnya sebagai kobokan raksasa.

Pembangunan Giant Sea Wall sendiri rencananya akan dimulai tahun 2017. Sejak 2016 ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur, proyek itu masih menjadi perdebatan. [wah]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya