Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi #pRoRakyat menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Kuninga, Jakarta, Kamis (27/9).
Kedatangan mereka disambut oleh Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik KPK dan Direktorat PJKAKI-KPK yang mendapat disposisi dari pimpinan KPK.
Delegasi Koalisi #pRoRakyat berjumlah 30 orang, terdiri dari 12 orang dari Gema 77-78 yang mewakili aktivis 77-78 se-Indonesia dan 18 orang Masyarakat Peduli Jakarta (MPJ) yang mewakili kalangan emak-emak sebagai konsumen pangan.
Dalam pertemuan itu, Koalisi
#pRoRakyat menyampaikan hasil pengamatan mereka tentang kemelut impor bahan pangan berupa beras, garam, gula, daging, bawang dan lain lain. Menurut mereka, impor pangan sejak lama dinilai telah menimbulkan gejolak dan berulang tanpa penyelesaian yang tuntas.
“Kemelut serta akibat dari ulah mafia pangan, Indonesia dibanjiri impor pangan yang menyengsarakan petani,†jelas Koordinator Delegasi Gema 77-78, Syafril Sjofyan.
Apalagi, sambung Syafril, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyimpulkan terjadi kesalahanan impor komoditas beras, gula, garam, hingga daging sapi akibat penerbitan persetujuan impor yang tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.
“Atas temuan BPK tersebut dapat disimpulkan ada kebijakan impor pangan selama ini tidak melalui prosedur yang ada,†sambungnya.
Syafril lantas menyinggung sistem kuota impor yang membuat pemain impor pangan menjadi terbatas. Celah ini kemudian diduga dimanfaatkan kelompok tertentu untuk membuat kartel yang dapat mengatur segalanya, termasuk mempengaruhi pengambil keputusan, permainan impor pangan lebih tepat disebut mafia.
“Ini karena mereka menguasai semua lini,†sambungnya.
Sementara itu, Koordinator Delegasi MPJ, Muhammad Irmansyah menilai jumlah impor yang besar dipadu dengan disparitas harga di luar negeri yang lebih murah, membuat bisnis komoditas pangan menjadi mengiurkan ada keuntungan luar biasa yang bisa diraup.
“Diduga kuat ada rekayasa impor yang dilakukan dengan ala mafia melibatkan berbagai eselon dari pejabat-pejabat terkait untuk mengeruk keuntungan dari rente dari bisnis impor beras dan lainnya,†ujarnya.
Atas alasan itu, mereka menduga ada kongkalikong antara importir dengan pejabat terkait. Apalagi Direktur Umum Bulog Budi Waseso telah memberi peringatan tentang adanya kepentingan kelompok yang bermain bukan untuk kepentingan bangsa.
Untuk itu, kehadiran Koalisi
#pRoRakyat dimaksudkan untuk meminta KPK segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran atau kesalahan prosedur impor pangan, seperti yang telah dinyatakan dalam hasil audit BPK.
“Kami juga meminta KPK segera menumpas mafia pangan untuk menyelamatkan petani,†tegar Irmansyah.
Koalisi
#pRoRakyat juga mendesak Presiden Joko Widodo bertindak cepat dengan memberhentikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan pejabat lain yang terkait pada temuan BPK tentang kebijakan impor tidak melalui prosedur.
“Apalagi jika terkait dengan praktik mafia pangan melakukan hal di luar prosedur dengan segala macam bentuknya,†tukas Irmansyah.
[ian]
