Retno Marsudi/Humas Kemlu
Pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Myanmar untuk mempercepat proses repatriasi warga Rohingya di Rakhine State.
Dorongan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno dalam pertemuan Kelompok Kerja Tingkat Menteri mengenai Myanmar disela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (25/9) waktu setempat.
Dalam forum itu Retno secara tegas minta Myanmar untuk merealisasikan Perjanjian Repatriasi Rakhine. Menurutnya dorongan ini untuk meringankan beban para pengungsi.
Retno menjelaskan proses repatriasi yang sedang berjalan adalah salah satu komitmen kerjasama antara Myanmar dan Bangladesh.
Menurutnya perjanjian yang telah ditandatangi serta komite yang telah dibentuk harus berjalan melalui repatriasi.
"Kepercayaan ini krusial, karena memungkinkan kedua belah pihak dapat saling membuat situasi yang lebih baik agar proses repatriasi dapat segera berjalan," ujar Menlu Retno melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (26/9).
Dalam pertemuan tersebut, Retno juga meminta masyarakat internasional terus memberikan perhatian dan pengawasan terhadap jalannya proses repartiasi di Rakhine State. Sebab masyarakat Internasional sangat membantu proses repartiasi.
Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 15 peserta, diantaranya pejabat setingkat Menteri dari Kanada, Australia, Bangladesh, Denmark, Gambia, Indonesia, Liechtenstein, Malaysia, Belanda, serta sejumlah pejabat tinggi dari Perancis, Italia, Norway, Swedia, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.
Sebelumnya Myanmar telah menandatangani MoU dengan UNHCR dan UNDP pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, dan telah membentuk berbagai komite untuk situasi di Rakhine State termasuk Central Committee for Implementation of Peace, Stability and Development of Rakhine State tahun 2016.
[nes]
