. Pengurus PP Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) yang sudah resmi maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) Pemilu 2019 didesak mundur dari jabatan struktural. IPNU merupakan organisasi sayap PBNU yang pengurusnya merupakan kalangan pelajar.
Salah satu Ketua PP IPNU, Amizar Isma mengatakan, sikap kesatria semacam itu harus ditempuh agar organisasi tidak dibawa-bawa dalam urusan politik praktis.
Hal itu pula sebagaimana dicontohkan oleh Ma'ruf Amin yang dengan sukarela mundur dari posisinya sebagai Rais Aam PBNU setelah dia dipilih menjadi calon wakil presiden mendampingi capres petahana, Joko Widodo.
"Kita harus meneladani KH. Ma'ruf Amin yang mundur dari jabaran Rais Aam PBNU," tegasnya kepada wartawan, Rabu (26/9).
Ditekankannya, pengunduran diri pengurus PP IPNU yang sudah resmi nyaleg bukan hanya baik buat organisasi, tapi juga positif bagi agenda pencalegan yang bersangkutan. Sebab, keduanya butuh kerja dan konsentrasi ekstra.
"Pasti akan sulit berkonsentrasi pada dua dua tugas yang berbeda," tandasnya.
Tidak hanya itu, pengunduran diri dari kepengurusan pun menurut Amizar juga merupakan amanat dari aturan organisasi yang tertuang dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PP IPNU. Tepatnya pada Pasal 25 ayat 2 yang mewajibkan para pengurus PP IPNU yang mengikuti kegiatan politik praktis atau mencalonkan diri demi menduduki jabatan politik tertentu untuk mundur.
Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 yang dikeluarkan KPU RI, ada beberapa nama pengurus PP IPNU yang ikut nyaleg. Mereka di antaranya, Ketua Umum PP IPNU Asep Mujahid Irfan, Sekretaris Umum Hadison Usmar, dan Bendahara Umum Muhammad Iksan Saruna.
"Seharusnya para elit IPNU yang maju pada Pemilu mendatang mengundurkan diri agar tidak menjadi pergunjingan di kalangan kader, serta tidak menggangu langkah organisasi agar lebih solid," demikian Amizar.
[rus]
