Berita

Rouhani/Reuters

Dunia

Rouhani: Iran Tidak Mau Perang, Sanksi, Ancaman Dan Perundungan

RABU, 26 SEPTEMBER 2018 | 07:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Iran Hassan Rouhani mengecam kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang tidak bersahabat terhadap negaranya.

Hal itu disampaikan Rouhani dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa (25/9). Dia menekankan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan perang ekonomi terhadap Iran dengan menerapkan kembali sanksi sepihak, yang dicabut di bawah kesepakatan nuklir multinasional 2015 sebagai imbalan bagi Teheran yang membatasi program nuklirnya.

"Kebijakan Amerika Serikat vis-à-vis Republik Islam Iran telah salah sejak awal, dan pendekatannya untuk menolak keinginan rakyat Iran sebagaimana yang dimanifestasikan dalam banyak pemilu ditakdirkan untuk gagal," kata Rouhani seperti dimuat Reuters.


Diketahui bahwa Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian 2015 pada bulan Mei lalu, dan pemerintahannya memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada bulan Agustus. Sanksi yang lebih keras terhadap minyak dan sektor perbankan Iran diperkirakan akan diterapkan pada bulan November.

"Perang ekonomi yang telah dimulai Amerika Serikat di bawah rubrik sanksi baru tidak hanya menargetkan rakyat Iran tetapi juga memerlukan dampak yang merugikan bagi rakyat negara-negara lain, dan bahwa perang telah menyebabkan gangguan dalam keadaan perdagangan global," tegas Rouhani.

"Apa yang dikatakan Iran jelas: tidak ada perang, tidak ada sanksi, tidak ada ancaman, tidak ada bullying atau perundungan. Hanya bertindak sesuai dengan hukum dan pemenuhan kewajiban," demikian Rouhani. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya