Tersangka Idrus Marham bungkam ditanya soal peran Dirut PLN Sofyan Basir dalam penetapan proyek PLTU Riau 1 dan kenapa harus Blackgold Natural Resources yang menerima Letter of Intent (LOI) untuk memeroleh Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) proyek PLTU Riau 1.
"Aduh saya nggak tahu," kata Idrus singkat di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/9).
Idrus Marham mengatakan hal itu kepada wartawan usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eni Maulani Saragih. Di saat bersamaan Eni diperiksa sebagai saksi untuk Idrus. Namun pemeriksaan silang keduanya urung dilakukan karena kesehatan Eni terganggu dan harus dibawa ke rumah sakit.
Beredar informasi bahwa proyek PLTU Riau 1 bisa jalan karena 'mengorbankan' PLTU Sumatera Selatan (Sumsel) 6 yang sebenarnya sudah terbentuk konsorsium bahkan sudah diteken perjanjian inti (Heads of Agreement/HoA) namun tiba-tiba dibatalkan. Perubahan ini disinyalir kuat karena ada peran petinggi PLN sebagai pelaksana regulasi dan kuasa pengguna anggaran proyek.
Proyek PLTU Riau 1 semula akan digarap oleh konsorsium yang terdiri atas Blackgold, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC). Konsorsium akan mengembangkan, membangun, mengoperasikan dan memelihara tambang batubara mulut berukuran 2 x 300 MW PLTU Riau 1.
Berdasarkan LoI, konsorsium akan memasukkan PPA definitif dengan PLN setelah dipenuhinya syarat dan ketentuan tertentu. Setelah diterimanya LoI, konsorsium akan membentuk perusahaan patungan untuk menyelesaikan perjanjian offtaker tetap jangka panjang dengan anak usaha Blackgold, PT Samantaka Batubara, untuk memasok batubara ke PLTU Riau 1.
Untuk memuluskan masuknya Blackgold terjadi kongkalikong dan penyuapan yang saat ini disidik KPK.
Terkait berbagai informasi tersebut Idrus tak mau menjawab.
"Saya kira itulah yang berkembang terkait dengan saya dan Bu Eni, terkait Johanea kotjo sudah dijelaskan semua dan tidak banyak pengembangan dari materi," tukas Idrus.
[dem]
