TIDAK boleh tidak sama dengan tidak bisa. Ungkapan itu muncul di tengah diskusi politik di Warkop Pua Kale, Jalan Poltangan Raya, Minggu malam, 23 September 2018.
Kalimat tidak boleh tidak bermakna tidak bisa atau tidak bisa terealisasi. Kalimat tidak boleh punya kesan makna larangan, sementara kalimat tidak bisa lebih cenderung bermakna tidak mampu karena faktor internal.
Bisa jadi seseorang tidak bisa melakukan sesuatu, tapi bukan karena tidak boleh melakukannya. Ia boleh melakukannya, namun ia tak bisa. Jelas beda kasus antara tidak boleh dan tidak bisa.
Tidak bisa menutup kemungkinan untuk mewujudkan sesuatu secara potensi. Yakni, tak ada kemampuan secara potensi. Sementara, tidak boleh memang dilarang melakukannya, tapi bukan berarti tidak bisa. Sederhananya, kalimat tidak boleh lebih cenderung pada faktor eksternal, sedangkan tidak bisa lebih pada faktor internal.
Belum lama ini, kita sering mendengar jargon 'kami bisa.' Bisa jadi jargon itu ingin melawan anggapan tak mampu atau tak bisa. Pada saat yang sama, kalimat itu juga bisa bermaksud ingin mengabaikan ungkapan larangan (tidak boleh).
Sebagai contoh, sudah jadi rahasia umum bahwa negara dunia ketiga dilarang memiliki high technology semisal nuklir, meskipun untuk kepentingan sipil. Negara-negara yang dikatagorikan sedang berkembang bukan berarti tidak bisa menguasai teknologi nuklir. Tapi negara-negara itu memang tidak boleh menguasai teknologi canggih mutakhir level internasional karena dikondisikan untuk terus bergantung pada negara maju.
Karena itu, politik internasional di level opini mengondisikan tidak boleh ke arah tidak bisa sehingga dunia bisa lebih menerima karena faktor yang lebih alami. Padahal pada dasarnya bukan faktor tidak bisa tapi alasan yang sebenarnya adalah tidak boleh. Di sinilah wilayah permainan politik dalam menggunakan kalimat tidak bisa dan tidak boleh.
Kalimat tidak boleh dan tidak bisa sangat mendasari ruang pergerakan politik di semua level. Bisa jadi alasan yang disampaikan di publik tidak bisa tapi pada dasarnya tidak boleh. Ataupun sebaliknya, yakni bisa jadi bukan tidak bisa tapi karena kepentingan politik diciptakan kondisi tidak boleh.
Dalam kompetisi perebutan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden di negeri ini, banyak faktor tidak bisa dan tidak boleh yang menjadi domain opini publik. Bisa jadi secara konstitusi, warga Indonesia bisa (bukan tidak bisa) menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Namun ada tinjauan tata sosial kebangsaaan yang membuatnya tidak boleh jadi presiden.
Bisa jadi sosok yang dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden memang tidak boleh secara kultur. Bila dipaksakan, maka negara ini akan pincang untuk seterusnya. Di tengah kondisi semcam itu, kaum elite di level intelektual maupun politisi harus bertanggung jawab atas nasib keutuhan anak bangsa.
Sebagai contoh, seorang anak didik yang memang tak mampu mengerjakan soal-soal, mengapa harus dipaksakan untuk naik level selanjutnya. Jika tidak bisa lanjut, maka para penentu tidak boleh membiarkan kenaikan level terjadi. Dalam konteks ini, dua faktor tidak bisa dan tidak boleh menjadi satu tidak terpisah.
[***] Alireza AlatasPembela ulama dan NKRI, aktivis Silaturahmi Anak Bangsa
