Berita

Bus Antikorupsi/Net

Hukum

KPK Luncurkan Program Jelajah Bus Antikorupsi

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 | 13:20 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Jelajah Bus Antikorupsi guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Melalui program ini, KPK akan mengunjungi masyarakat di sebelas kabupaten-kota di Indonesia.

Bus yang digunakan dalam program ini berwarna biru-putih. Di dalamnya dilengkapi  teknologi dan perangkat sosialisasi untuk digunakan masyarakat dalam memahami korupsi dan cara membasminya.  


“Ini salah satu upaya kami hadir di tengah masyarakat secara langsung,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat peluncuran 'Jelajah Bus Antikorupsi' di Gedung Merah Putih KPK, Senin, (24/9).

Alexander mengatakan, target kampanye program ini adalah masyarakat umum yang terdiri dari pelajar, guru, mahasiswa, dosen, aparat pemerintahan, komunitas, dan lain-lain.

"Ini adalah kali kedua KPK melakukan program serupa. Pada 2014, bus ini melakukan perjalanan ke Yogyakarta dan sekitarnya untuk mendukung peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2014," tambah Alexander.

Untuk program Bus Antikorupsi kali ini mengangkat tajuk “Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi” dan akan mulai pada tanggal 24 September hingga 31 Oktober 2018.

Adapun untuk Kabupaten/kota yang akan dikunjungi yaitu: Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Klaten, Magelang, Purbalingga, Ciamis, dan Bandung.

"Kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam rangkaian Roadshow Bus KPK 2018 di setiap daerah yang dikunjungi: edukasi antikorupsi untuk pelajar dan masyarakat umum, sosialisasi e-LHKPN dan gratifikasi, dan kuliah umum di perguruan tinggi," tukas Alexander. [jto]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya