Memaknai Sikap Netral Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia

SEJUMLAH tokoh menyatakan "netral" dalam kontestasi Pilpres 2019. Din Syamsuddin beralasan dengan latar belakangnya sebagai tokoh Muhammadiyah, yang selalu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik baik dalam bentuk partai maupun figur.

Kwik Kian Gie beralasan hanya ingin berpihak kepada gagasan yang diyakininya. Sementara Yenni Wahid berusaha netral demi menjaga para pendukung gagasan ayahandanya yang ia sebutan sebagai Gusdurian. Sebenarnya banyak sekali tokoh yang mengambil sikap serupa menyongsong Pilpres 2019. Apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena ini?

Demokrasi merupakan suatu sistem yang bukan saja membolehkan adanya perbedaan, bahkan lebih dari itu ia memberikan perlindungan dalam bentuk hukum. Dengan demikian sikap atau pilihan yang berbeda dalam demokrasi yang sehat sangat dihormati dan dijunjung tinggi.

Secara teoritis hanya ada dua kelompok masyarakat yang harus netral. Pertama adalah kelompok militer. Karena kelompok ini harus melindungi seluruh masyarakat dan kepentingan negara. Kehàrusan mengàmbil posisi netral kelompok militer dalam negara demokrasi banyak diulas oleh Samuel Huntington. Kelompok kedua yang harus netral adalah PNS/ASN, karena kelompok ini harus melayani seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan afiliasi politiknya. Terkait netralitas ASN banyak diulas oleh Wilson dan Godnow.

Jika netralitas ASN tidak menyebabkan hak pilih individualnya hilang, sementara kelompok militer ada negara yang tetap memberikan hak pilihnya sebagai bagian dari hak HAM, akan tetapi ada juga negara yang tidak memberikan hak pilihnya. Kedua pilihan ini tetap diterima dan tidak menyebabkan ternodanya demokrasi.

Sebenarnya ada kelompok lain yang juga berusaha secara sukarela menjaga netralitasnya, yaitu Organisasi Kemasyarakatan  (Ormas) seperti NU dan Muhammadiyah, juga LSM (NGO) yang bekerja dalam memberdayakan masyarakat. Meskipun demikian, kecendrungan individual termasuk para tokohnya tetap mendapatkan ruangan, bahkan wilayah bergerak untuk mengajak para pengikutnya.

Di luar kelompok di atas, pernyataan netralitas atau ketidak berpihakan perlu dibaca sebagai indikator atau simtum adanya gejala penyakit atau paling tidak kurang sehatnya praktik demokrasi. Pada zaman Orde Baru ada kelompok masyarakat yang menyebut dirinya sebagai Golput atau Golongan Putih. Gerakan ini muncul sebagai protes atas otoritarianisme yang dipraktikan oleh penguasa. Karena tidak mendapatkan respons, gerakkan ini terus membesar dan berujung pada petaka.

Jika gerakkan Golput muncul sebagai bentuk kritik bahkan protes terhadap Penguasa, maka fenomena netral politik yang dilakukan banyak tokoh penting baik di tingkat nasional maupun lokal saat ini tampaknya mengarah pada partai politik dan tokoh-tokohnya. Mereka Tampaknya ingin menempatkan diri berbeda dengan para tokoh partai, demi tetap merawat simpati rakyat. Mengingat partai politik sebagai salah satu pilar penting demokrasi mulai mengalami pembusukan.

Di antara penyakit yang menggerogoti partai-partai polotik antara lain;  munculnya gejala oligarki yang mengakibatkan sebagian besar partai politik hanya dikendalikan oleh segelintir orang bahkan ada partai yang hanya dikendalikan satu orang saja. Penyakit lain adalah permainan uang dalam berbagai bentuk; mulai lelang jabatan, mahar politik, sampai wajib setor yang mengakibatkan tidak berjalannya sistem kaderisasi dan hilangnya penghargaan terhadap kader di hampir semua partai. Begitu juga nepotisme dan dinasti politik yang dulunya hanya muncul di sejumlah partai, kini melanda hampir semua partai. Hanya sekalanya saja yang berbeda. Semua ini tentu menyebabkan semakin hari semakin menurunnya simpati bahkan rasa hormat terhadap partai dan para tokohnya.