Berita

Julian Assange/Net

Dunia

Ekuador Pernah Beri Pos Diplomatik Di Rusia Untuk Pendiri Wikileaks?

SABTU, 22 SEPTEMBER 2018 | 11:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Ekuador pernah memberikan pos diplomatik pada pendiri Wikileaks Julian Assange di Rusia pada tahun 2017 lalu. Namun hal itu segera dibatalkan karena Inggris menolak untuk memberikannya kekebalan diplomatik.

Begitu bunyi dokumen pemerintah Ekuador yang bocor dan dipublikasikan oleh Reuters.

Upaya yang dibatalkan menunjukkan bahwa Presiden Ekuador Lenin Moreno telah melibatkan Moskow untuk menyelesaikan situasi Assange, yang telah bersembunyi di kedutaan Ekuador selama enam tahun untuk menghindari penangkapan oleh otoritas Inggris atas tuduhan menghindari tuduhan.


Hal itu terungkap dalam surat yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Ekuador kepada seorang legislator yang telah meminta informasi tentang keputusan Ekuador tahun lalu untuk memberikan kewarganegaraan Assange.

Menurut surat yang ditulis kepada legislator oposisi Paola Vintimilla itu, Ekuador pada 19 Desember tahun lalu menyetujui penunjukan khusus yang mendukung Julian Assange sehingga dia dapat menjalankan fungsi di Kedutaan Ekuador di Rusia.

Kata "Penunjukan khusus" mengacu pada hak presiden Ekuador untuk menyebutkan sekutu politiknya ke sejumlah pos diplomatik tetap meskipun mereka bukan diplomat karier.

Namun Reuters mengutip dokumen diplomatik yang lain menyebutkan bahwa Kantor Urusan Luar Negeri Inggris dalam catatan 21 Desember mengatakan tidak menerima Assange sebagai diplomat dan bahwa Inggris tidak menganggap bahwa Assange menikmati segala jenis hak istimewa dan kekebalan di bawah Konvensi Wina.

Ekuador membatalkan keputusannya segera setelahnya.

Otoritas Inggris mengatakan mereka akan menangkap Assange jika dia meninggalkan kedutaan Ekuador di Inggris. [mel]


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya