Berita

Demo Massa HMI/RMOLJatim

Nusantara

Sengkarut Impor Beras, HMI Turun Aksi

SABTU, 22 SEPTEMBER 2018 | 07:13 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Era pemerintahan Joko Widodo disoalkan dengan impor beras yang tampak serampangan.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (21/9) merespons sengkarut impor beras yang dilakukan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

"Masih banyak persoalan di Indonesia yang belum dituntaskan oleh pemerintah terutama soal ekonomi yang belum berdikari," kata Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Andik Setiawan dalam orasinya.


Indonesia belum berdikari terlihat dari impor yang terus mengalami kenaikan di setiap tahun. Bahkan dibandingkan 2017, nilai impor sudah meningkat 31,56 persen. Itu belum termasuk kegaduhan yang dimuat pemerintah soal impor beras.

Beberapa demo tersebut perwakilan HMI diterima tiga orang anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya di antaranya Wakil Ketua Komisi C Buchori Imron serta anggota Komisi C M. Mahmud dan Camelia Habiba.

Mahmud mengatakan mendukung aspirasi mahasiswa dan akan menyampaikan ke pemerintah pusat. "Kami akan bawa ini ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Badan Pembuat Perda (BPP) ini seperti dilansir Kantor Berita RMOLJatim.

Bahkan politisi Partai Demokrat ini mengajak mahasiswa untuk terus mengkritik pemerintah jika memang harus dikritik.

"Teruskan perjuangan kalian. Jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan. Saya pastikan akan seiring dan seirama dengan teman-teman mahasiswa,” tegas Mahmud.

Buchori Imron sepakat dengan pendapat HMI pada saat unjuk rasa. Meskipun partainya (PPP) berada di gerbong koalisi pemerintah, namun Buchori menilai kebijakan impor beras kurang tepat.

"Kok bisa kita impor beras, padahal kita surplus beras. Kenapa kita harus impor? Saya juga sepaham dan seirama dengan teman-teman mahasiswa ini," kata Buchori ketika menemui para massa aksi.[jto]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya