Berita

Jokowi/Net

Bisnis

Gaduh Impor Pangan, Salah Jokowi!

JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018 | 11:31 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Gaduh impor beras antara menteri kabinet kerja dan pejabat terkait menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa mengendalikan anak buahnya.

Kegaduhan ini dilakukan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang di back up Menko Perekonomian Darmin Nasution berhadap-hadapan dengan penolakan oleh Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) dan data Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Disampaikan praktisi ekonomi Meithiana Indrasari, seharusnya presiden bisa mengonsolidasikan antar lembaga kementerian. Bagaimana mau mengendalikan harga beras beras jika presiden membiarkan kisruh terjadi.


"La iya tho, masak anak buahnya pada ribut sendiri. Secara manajerial, presiden yang harus bertanggungjawab atas gaduhnya kementerian,” kata Meithiana seperti dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (21/9).

Adanya ketidaksinkronan data antar kementerian sehingga memberikan wacana kebijakan yang berbeda-beda, disebabkan Mendag, Mentan, Bulog dan kadang BPS tidak memiliki neraca beras bersama. Gaduh soal perberasan akan selalu muncul dan menimbulkan syak wasangka.

"Seharusnya ada kata sepakat antara kementerian sehingga bisa dikoordinasikan dengan baik agar tidak menjadi gaduh,” kata Wakil Rektor IV Universitas Dr Soetomo ini.

Meithiana juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang tidak tanggap dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Ya, belum selesai masalah dolar AS naik, kini keputusan impor membuat gaduh lagi. Ini sangat meresahkan,” tutup Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Unitomo. [jto]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya