Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti persoalan alokasi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disuntik dengan pajak rokok daerah atau cukai rokok.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan secara umum pengalokasian pajak rokok daerah atau cukai rokok untuk BPJS bisa dimengerti.
"Sebab rokok sebagai barang yang terkena cukai, sebagian dana cukainya memang layak dikembalikan untuk penanggulangan atau pengobatan penyakit akibat dampak negatif rokok," ujar Tulus melalui siaran pers, Kamis (20/9).
Namun, kata Tulus, hal ini tidak bisa dilakukan secara serampangan. Karena alih alih akan menimbulkan sejumlah ironi yang justru kontra produktif bagi masyarakat dan BPJS Kesehatan itu sendiri.
Pihaknya, lanjut Tulus, setidaknya melihat ada tiga ironi dibalik kebijakan menyuntik BPJS Kesehatan dengan cukai rokok.
Pertama, mengobati orang sakit tetapi dengan cara mengeksploitasi warganya untuk tambah sakit. Sebab, dengan menggali dana cukai rokok untuk menutup BPJS sama artinya pemerintah menyuruh rakyatnya merokok.
"Sama artinya pemerintah mendorong agar rakyatnya sakit, karena konsumsi rokok," kata Tulus.
Kedua, relevan dengan itu juga akan menimbulkan paradigma keliru di kalangan masyarakat, bahwa aktivitas merokok diasumsikan sebagai bentuk bantuan pemerintah dan BPJS agar tidak defisit.
"Para perokok merasa sebagai pahlawan tanda jasa. Bahkan Ketua KNPI pun mengajak masyarakat agar terus merokok guna membantu pemerintah. Sebuah ajakan yang sesat pikir," ungkapnya.
Ketiga, ironi yang paling tragis adalah manakala upaya tersebut dibarengi dengan menaikkan produksi rokok. Jika fenomena ini terjadi maka artinya pemerintah berharap agar angka kesakitan masyarakat akibat dampak negatif rokok semakin tinggi.
"Padahal, data membuktikan bahwa salah satu jenis penyakit yang dominan diderita pesien BPJS adalah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok," tutur Tulus.
[lov]
