Berita

Dunia

Amnesty International : Ada Kejahatan Perang Di Sudan Selatan

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 | 07:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Sudan Selatan dan milisi sekutunya dituduh telah melakukan kejahatan perang selama serangan yang terjadi awal tahun ini.

Amnesty International dalam sebuah laporan mengatakan bahwa para saksi di lapangan menggambarkan bagaimana tentara dan pejuang menyerang warga sipil dengan memperkosa mereka, membakar mereka hidup-hidup, menggilas dengan kendaraan lapis baja, dan menggantung mereka dari pepohonan.

"Seorang yang diwawancarai mengatakan seorang gadis semuda delapan diperkosa geng dan seorang wanita lain menyaksikan perkosaan seorang bocah berusia 15 tahun," kata laporan yang sama.


Laporan itu didasarkan pada wawancara dengan 100 orang yang menjadi korban dalam konflik itu, tepatnya di daerah Leer dan Mayendit yang telah menjadi salah satu daerah yang paling parah terkena dampak konlik selama lima tahun perang sipil di Sudan Selatan.

Amnesty juga mendokumentasikan penculikan perempuan dan anak perempuan, dan pembunuhan yang disengaja terhadap anak-anak lelaki dan bayi laki-laki. Serangan itu berlanjut selama seminggu setelah gencatan senjata diumumkan.

"Pemerintah menyerang puluhan warga sipil di daerah-daerah ini, membakar rumah secara sistematis, membunuh orang, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua," kata Joanne Mariner dari Amnesty kepada Al Jazeera.

"Kami mendokumentasikan kasus mengerikan di mana orang tua berusia 70, 80, bahkan 90 tahun dibakar hidup-hidup di dalam rumah karena pemerintah membakar desa dengan cara yang sangat sistematis," sambungnya. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya