Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Sel Mewah Novanto Bukti Pemerintah Tidak Serius Benahi Lapas

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 | 05:14 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Terungkapnya sel mewah narapidana korupsi KTP-el Setya Novanto oleh Ombudsman RI menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM membenahi lembaga pemasyarakatan.

"Itikad adanya penjara untuk membuat efek jera tapi faktanya tidak. Kamar sel tahanan Novanto itu buktinya, pemerintah kurang serius," kata pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago dalam keteranganya, kamis (20/9).

Dia menjelaskan, Lapas Sukamiskin bagaikan negara dalam negara. Mereka yang menjalani penahanan di sana antara lain mantan ketua DPR, mantan kepala daerah, mantan pimpinan partai dan mantan hakim agung. Itu menjadi bukti jaringan para koruptor di tahanan akan semakin kuat.


"Jaringannya makin kuat karena di situ lengkap. Jejaring bisnis mereka makin tumbuh," beber Pangi.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa Presiden Joko Widodo bukan hanya harus mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetapi juga para napi koruptor ditempatkan ke pulau terpencil.

"Coba saja mereka dipindahkan ke pulau terpencil yang tidak ada sinyalnya. Supaya mereka ada efek jera," tegas Pangi yang juga direktur Voxpol Center. [wah]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya