Polri berusaha menjamin pelaksanaan Pemilu tahun 2019 mendatang berjalan aman dan lancar.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto dalam keterangannya mengatakan, untuk melaksanakaan pengamanan Pemilu, Polri tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan TNI, mitra kamtibmas dan instansi terkait lainnya.
Diperkirakan Polri akan mengerahkan 272.880 personilnya untuk memastikan Pemilu berjalan lancar. Selain itu akan dilibatkan juga TNI dengan total 2/3 dari kekuaran Polri serta Linmas sebanyak 1,73 juta orang yang nantinya setiap TPS akan ditempatkan dua orang Linmas.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, mengatakan meski masa kampanye baru akan dimulai Oktober nanti, namun saat ini sudah muncul berbagai masalah seperti adanya daftar pemilh ganda, masalah hoax, isu SARA dan lainnya.
Untuk meminimalisir dampak dan mencegah potensi terjadinya gangguan pelaksanaan Pemilu, Polri bareng pihak terkait menyiapkan lima strategi. Yang pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan Pemilu. Kemudian Strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu, Operasi Nemangkawi 2018 yang dikhususkan untuk menciptakan kondisi aman khususnya di wilayah Papua.
"Lalu Operasi Antimop 2018 khusus untuk menindak pelanggaran money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoax dan hate speech," kata Dedi dalam Forum Promoter Polri yang berlangsung di bilangan Jakarta Selatan, pekan lalu.
Sementara itu, Kepala bagian Analisa Teknis Pengawasan Pemilu dan Potensi Pelanggaran (ATP3), Bawaslu Ilham menyatakan, pengawasan dalam proses dari sebelum hingga hasil Pemilu ditetapkan akan dimaksimalkan.
Diharapkan dengan adanya pengawasan yang intensif segala bentuk pelanggaran Pemilu dapat ditekan. Kalaupun ke depan ditemukan bukti pelanggaran diharapkan ada proses penyelesaian sengketa sesuai dengan koridor yang berlaku.
Untuk memaksimalkan pengawasan tersebut, dia mendorong agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat yang maju dalam kontestasi politik baik untuk pemilihan legislatif ataupun presiden tahun 2019 mendatang.
"Kami berupaya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapan pemilihan, salah satunya melalui Sosialisasi Pusat Pengawasan Partisipatif," sebutnya.
[wid]
