HMI Demo Jokowi/RMOLBanten
Kecewa dengan kondisi ekonomi bangsa yang terncam bangkrut. Pulujan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar aksi unjuk rasa.
Mahasiswa menyoroti soal ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Aksi unjuk rasa digelar di Alun-alun Barat, Kota Serang, Senin (10/9) siang. Aksi dimulai dengan orasi serta diwarnai dengan poster dan sebagian perwakilan mahasiswa melakukan teatrikal yang menggambarkan kesusahan masyarakat di tengah terpuruknya perekonomian di bawah pemerintah Jokowi-JK.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Serang Subhan Fauzi mengatakan, memasuki tahun ke empat pemerintahan Jokowi-JK banyak persoalan yang belum terselesaikan.
"Kami tegas menagih janji kampanye Jokowi JK dalam kampanye,†ujarnya seperti dilansir RMOLBanten.
Kondisi saat ini persoalan muncul karena kebijakan yang dikeluarkan akan mengakibatkan rakyat semakin tergeletak di dalam kemiskinan dan ancaman perpecahan.
Mirisnya, dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah terkesan selalu mempertimbangkan aspek menjaga elektabilitas atau mempertahankan keterpilihan partai politik.
"Hiruk pikuk dan gonjang ganjing berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini seperti menunjukkan pertunjukan kocak, ramai, tapi substansinya tidak berujung pada apa yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,†ucapnya.
Sepekan terakhir, kata Subhan kondisi rupiah terus mengalami kenaikan. Kondisi ini, menunjukkan lemahnya tim ekonomi pemerintah dalam mengantisipasi menguatnya nilai Dollar yang merupakan dampak dari kondisi global perekonomian.
Lanjut Subhan, lesunya pertumbuhan perekonomian rakyat tidak ditopang oleh dipermudahnya akses ekspor hasil perekonomian.
"Yang terjadi, kebijakan impor terus dipermudah dan ekspor dipersulit. Lantas, siapa yang diuntungkan?. Kami meminta, pemerintah mengambil langkah-langkah cepat, menyeluruh dalam menguatkan nilai tukar rupiah," sambungnya.
Rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, kata Subhan, seperti menjadi kaum minoritas. Pengaturan suara azan oleh pemerintah sebagai bentuk pengekangan era baru dalam menjalankan kebebasan beragama.
"Realitasnya, Azan yang dimaknai seruan dan ajakan untuk menghadap sang pencipta, tidak lain realisasi dari butir Pancasila, sila pertama ini terkesan dibatasi pemerintah,†tukasnya.
"Pemerintah harus tegas. Mengkaji ulang kebijakan pembatasan pengeras suara Azan," sambungnya.
Kata dia, kondisi diperparah dengan keberadaan tenaga kerja asing yang datang bersamaan investasi proyek-proyek strategis nasional menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu berbuat banyak di hadapan investor asing yang masuk ke Indonesia.
"Investasi berorientasi pada proyek semata tanpa berbasis pemberdayaan masyarakat. Akhirnya rakyat miskin tidak merasakan dari buah kebijakan investasi pemerintah," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris HMI Cabang Saefudin mengatakan, selain kondisi ekonomi mengalami kemandegan. Persoalan lainnya muncul misalnya kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi terancam.
"Rakyat seperti dibungkam tidak boleh kritis terhadap pemerintah. Fakta ini dapat dilihat dibiarkannya kelompok rakyat untuk menolak gerakan-gerakan yang sebenarnya kritik atau obat bagi jalannya pemerintahan," demikian Saefudin.
[jto]
