Berita

Jokowi/Net

Politik

Jokowi Beri Karpet Merah Elite Berkasus Hukum

SENIN, 10 SEPTEMBER 2018 | 10:42 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Beberapa elite politik pendukung dan personal tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf tercatat pernah disentuh dalam kasus hukum, bahkan ada yang sudah berstatus tersangka.

Beberapa orang pernah bersentuhan dengan penegak hukum atas dugaan pelanggaran pidana. Di antaranya Harry Tanoesoedibjo menjadi tersangka kasus dugaan SMS ancaman ke jaksa Yulianto. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah 1,5 tahun jaksa Yulianto melaporkan Hary Tanoe ke Mabes Polri.

Serta kasus pajak Mobile 8 yang menyeret nama bos MNC Group itu sedang ditangani Kejaksaan Agung.


Kemudian ada nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang namanya mencuat terlibat penerimaan suap di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, seperti diungkapkan Mahfud MD.

Lalu, nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy terseret dalam pusaran rasuah dana perimbangan daerah. Di mana ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian terakhir nama Ketua Tim Kampanye Nasional, Erick Thohir pernah tersangkut dalam kasus dugaan korupsi Asian Games 2018. Bos Mahaka Group ini diperiksa beberapa kali oleh penyidik Polda Metro Jaya.
 
"Betul semua. Dan Jokowi welcome," kata Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto,  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/9).

Andrianto menyebut juga, jargon pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih seperti disampaikan Jokowi, tak ada artinya sama sekali, jika mereka diberikan karpet merah masuk dalam timnya.

"Itu artinya nol besar dalam pemberantasan korupsi," tukasnya. [jto]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya