Berita

Jokowi/Net

Politik

Jokowi Beri Karpet Merah Elite Berkasus Hukum

SENIN, 10 SEPTEMBER 2018 | 10:42 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Beberapa elite politik pendukung dan personal tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf tercatat pernah disentuh dalam kasus hukum, bahkan ada yang sudah berstatus tersangka.

Beberapa orang pernah bersentuhan dengan penegak hukum atas dugaan pelanggaran pidana. Di antaranya Harry Tanoesoedibjo menjadi tersangka kasus dugaan SMS ancaman ke jaksa Yulianto. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah 1,5 tahun jaksa Yulianto melaporkan Hary Tanoe ke Mabes Polri.

Serta kasus pajak Mobile 8 yang menyeret nama bos MNC Group itu sedang ditangani Kejaksaan Agung.


Kemudian ada nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang namanya mencuat terlibat penerimaan suap di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, seperti diungkapkan Mahfud MD.

Lalu, nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy terseret dalam pusaran rasuah dana perimbangan daerah. Di mana ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian terakhir nama Ketua Tim Kampanye Nasional, Erick Thohir pernah tersangkut dalam kasus dugaan korupsi Asian Games 2018. Bos Mahaka Group ini diperiksa beberapa kali oleh penyidik Polda Metro Jaya.
 
"Betul semua. Dan Jokowi welcome," kata Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto,  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/9).

Andrianto menyebut juga, jargon pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih seperti disampaikan Jokowi, tak ada artinya sama sekali, jika mereka diberikan karpet merah masuk dalam timnya.

"Itu artinya nol besar dalam pemberantasan korupsi," tukasnya. [jto]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya