Tagar ganti presiden secara sistematis, adalah gerakan yang ingin membangun sentimen ketidaksukaan pada pemerintah yang tengah berjalan karena dianggap tidak mewakili kepentingan politiknya.
Di saat yang sama, gerakan ini juga enggan untuk menyokong calon lawan dari petahana dengan berbagai pertimbangan, karena keduanya tidak mewakili dan merepresentasikan kepenntingan politik mereka.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi menegaskan, betapapun para penggiat aksi dan deklarasi tagar ini menolak dikait-kaitkan dengan HTI dan ISIS.
Namun faktualnya keberadaan isu yang berkaitandengan kedua organisasi tersebut tetap melekat dalam setiap aksi dan deklarasinya, yang artinya indikasi HTI dan ISIS di balik gerakan inisulit dibantah.
Apalagi model kampanye yang digunakan mirip dengan apa yang dilakukan di Suriah yang kemudian membelah publik dan menciptakana peperangan yang berlarut-larut di Suriah, dan juga Irak.
Menurut Muradi, ada lima indikasi mengapa gerakan ini ditunggangi penumpang gelap yang mengancam NKRI.
Pertama, meski sebagian presidium gerakan ini adalah penggiat partai, dan partai mereka telah resmi mengusung bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden, namun masih enggan untuk diasosiasikan dengan pasangan tersebut.
Hal ini mengindikasikan bahwa ada agenda yang berbeda antara kader partai tersebut dengan gerakan tagar ganti presiden.
"Kedua, esensi gerakan tagar ganti presiden tidak dalam mengusung salah satu pasangan calon dari dua pasangan calon yang ada saat ini, melainkan ada agenda politik tersendiri yang sama sekali berbeda dengan hajat politik yang tengah berlangsung saat ini," kata Muradi, Minggu (9/9).
Ketiga, sambungnya, dalam setiap aksi dan deklarasi yang dilakukan hampir tidak pernah menyebut pasangan yang ingin diusung oleh partai dari presidium tagar ganti presiden tersebut.
Jika jeli dalam melihat sejumlah orasi yang dilakukan, kerap kali memancing solidaritas keumatan dengan berbagai isu yang belum tentu teruji kebenarannya. Hal ini mengingatkan pada jargon yang sering digunakan oleh HTI sebelum dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah.
Keempat, tagar ganti presiden juga secara eksplisit dan terbuka mengklaim sebagai gerakan konstitusional. Namun pada praktiknya itu adalah bagian yang kemudian dijadikan pijakan legal argumentatif, apabila gerakan yang dilakukan ditolak atau dilarang.
Di sisi yang lain, mereka juga kerap menggunakan jargon-jargon dan simbol yang digunakan oleh HTI dan juga ISIS, yang bila mengacu pada UU Anti Teror telah masuk wilayah penyebaran paham radikal dengan simbol-simbol
tersebut.
"Kelima, hampir pasti gerakan tagar ganti presiden akan bermetamorfosa kembali untuk menolak pengguana #2019PrabowoPresiden. Artinya ada penegasan bahwa gerakan tagar ganti presiden tidak menginginkan pola formal konstitusional, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dalam proses pergantian kepemimpinan politik nasional," demikian Muradi.
[fiq]
