Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Upaya Kelompok Teroris Masuk di Gerakan Politik Pilpres Wajib Diwaspadai

MINGGU, 09 SEPTEMBER 2018 | 01:55 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Tak boleh diabaikan bahwa ada gejala di Indonesia, kelompok teroris mulai memanfaatkan isu politik menjadi alat efektif untuk memecah belah anak bangsa.
Kelompok ini melihat Indonesia di ambang konflik komunal dan ikut memanfaatkan  #2019GantiPresiden.
"Chaos adalah peluang bagi 'jihadis' untuk mengambil peran, dan mereka mendambakan chaos di suatu negara," kata mantan Alumni Pelatihan Militer Afghanistan yang juga Ketua Forum Komunikasi Alumni Afghanistan Indonesia, Ahmad Sajuli, Sabtu malam (8/9).

Menurut Ahmad Sajuli, komunitas anti rezim saat ini memang menemukan komunitasnya, walau masing-masing punya agenda. Tetapi "jihadis" akan terus memasang mata dan kuping menunggu saat yang ditunggu-tunggu itu yaitu konflik. Orientasi umum gerakan "jihad" saat ini adalah tamkin, yaitu tegaknya Syariat Islam versi mereka menjadi konstitusi utama.


Ahmad Sajuli juga mengingatkan bahwa generasi Al-Qaeda hari ini memiliki keunggulan dan wajib diwaspadai karena bisa masuk ke dalam gerakan Pilpres tersebut. Yaitu gerakannya sangat efektif dan mampu membaur bersama ribuan orang dalam sekali waktu, bergerak dengan memanfaatkan perasaan umat Islam, cerdas dalam berorganisasi dan rapi, anggotanya juga disiplin

Al Qaeda hari ini, sambungnya, adalah organisasi yang adaptif, yang telah memanfaatkan kekacauan dan gejolak perubahan revolusioner untuk menciptakan basis operasional dan rumah baru. Mereka menjadi lebih susah diprediksi, lebih otonom dan oportunis, serta lebih kuat, karena Al-Qaeda bisa mendapatkan senjata baru, rekrutan baru, sumber dana baru, serta safe haven baru.

"Adapun ISIS, dia juga diuntungkan dengan chaos di sebuah negara, walau tidak secerdas Al-Qaeda, keduanya merupakan ancaman. Apalagi ancaman menjelang pemilihan umum 2019 yang sekarang gesekannya sudah terasa antara dua kubu," demikian Ahmad Sajuli. [jto]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya