Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas merupakan terobosan dalam mempercepat peningkatakan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Adanya BLK komunitas, diharapkan membantu pemerintah untuk mempercepat melakukan masifikasi peningkatan kompetensi yang ada di masyarakat mengingat 58 persen angkatan kerja masih didominasi lulusan SD/SMP.
"Kita ingin keberadaan BLK Komunitas di pesantren mengatasi gap antara kebutuhan di pasar kerja dengan alumni-alumni di pesantren ini, sehingga di masa depan semakin kuat, semakin berperan dalam mengatasi kesenjangan dan kemiskinan," ujar Menteri Ketenagakejaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/9).
Hanif menambahkan, pembangunan BLK pesantren juga dalam rangka menjalankan dua mandat Presiden Joko Widodo untuk menandai proses transisi pemerintah dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan SDM tahun 2019.
Pihaknya juga melakukan analisis mendalam, dan membuat contoh satu hingga dua BLK pesantren yang dapat dijalankan dalam waktu cepat.
Selain itu pentingnya BLK ini juga, mengingat menjelang akhir pemerintahan Jokowi-JK, maka proses realisasi BLK pesantren harus lebih cepat.
Saat ini Kemnaker sedang proses lelang pra-DIPA dan bulan September ini sudah dimulai melakukan perencanaannya. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman dan membuka ruang usulan.
"Diharapkan Januari sudah jalan untuk dibangun (BLK pesantren) dan April, Mei, Juni 2019 untuk tahap manajemen, termasuk pelatihan infrastruktur. Bulan Juni sudah mulai melatih," kata Hanif.
Karenanya, lanjut Menaker Hanif, justru membangun model BLK Komunitas ini menjadi lebih cepat karena semester kedua sudah bisa digunakan untuk melatih.
"Kita harapkan dapat berjalan cepat. Kalau ada keterlambatan, tahun kedua sudah bisa langsung melatih dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Pembangunan BLK Komunitas ini merupakan program rintisan di Kemnaker sejak tahun 2017. Setahun lalu, Kemnaker telah membangun BLK komunitas sebanyak 50 lembaga dan bertambah di tahun 2018 menjadi 75 lembaga tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Namanya rintisan pasti jumlahnya tidak banyak. Tapi tahun 2019, akan meloncat menjadi 1.000 titik. Program ini disokong langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Jokowi dalam hal ini," tutup Hanif.
[nes]
