Berita

Firman Soebagyo/Net

Politik

Korupsi DPRD Meningkat Karena Tingginya Biaya Politik

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 | 14:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sebanyak 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka kasus korupsi ditengarai akibat tingginya biaya politik sewaktu pencalegan.

"Ini masalah dengan sistem politik kita dengan biaya ekonomi tinggi sehingga menjadikan jabatan anggota DPRD itu sebagai lapangan pekerjaan," kata politisi Partai Golkar Firman Soebagyo di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (6/9).

Seharusnya kata dia, menjadi anggota dewan itu sebagai wahana perjuangan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan sebagai usaha mencari lapangan kerja.


Akibatnya, banyak anggota DPRD yang menjadikan sarana itu untuk menebus biaya politiknya.

"Kalau mau dibedah banyak calon anggota legislatif yang maju menggadaikan sertifikat tanah, ketika jadi harapannya bisa ditebus kembali," bebernya.

Apa yang disampaikan oleh anggota Komisi II DPR tersebut senada dengan yang pernah disampaikan oleh ekonom senior Rizal Ramli, bahwa politik Indonesia sudah mengarah ke transaksional sehingga korupsi marak di dalam jabatan-jabatan publik. [fiq]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya