Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

AS Cabut Pendanaan, Negara Donor Bahu-membahu Bantu UNRWA

SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 | 11:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Negara-negara serta lembaga donor bahu-membahu untuk menggelontorkan dana bantuan ke badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) setelah Amerika Serikat memangkas pendanaan.

Uni Eropa, Irlandia, Yordania dan Jerman satu suara menjanjikan dukungan lebih lanjut untuk UNRWA.

Diketahui bahwa UNRWA yang dibentuk pada 1949 menyusul pemindahan paksa 700.000 orang Palestina oleh paramiliter Zionis menjelang pembentukan Israel.


Selama setahun terakhir, ada lebih dari 50 negara telah berkontribusi pada agensi tersebut. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa telah menjadi penyumbang terbesar kedua UNRWA setelah Amerika Serikat. Uni Eropa menjanjikan lebih dari 142 juta dolar AS pada tahun 2017.

Uni Eropa sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk menghentikan pendanaan ke UNRWA.

"Uni Eropa berkomitmen untuk mengamankan kelanjutan dan keberlanjutan kerja lembaga itu yang vital bagi stabilitas dan keamanan di kawasan itu," kata pernyataan itu.

"Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan banyak lainnya di komunitas internasional, termasuk banyak negara Arab, telah menjanjikan dukungan mereka untuk kelangsungan kerja yang dilakukan UNRWA," kata pernyataan yang sama.

Menjelang sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini, para menteri luar negeri Uni Eropa, bersama dengan mitra internasional dan regional mereka, akan membahas bagaimana menjamin bantuan yang berkelanjutan dan efektif bagi warga Palestina, tambah pernyataan tersebut.

Tak lama setelah putusan Amerika Serikat, Jerman mengumumkan akan meningkatkan pendanaan untuk UNRWA.

"Hilangnya organisasi ini dapat melepaskan reaksi berantai yang tak terkendali," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas. Dia menambahkan bahwa negaranya tahun ini menyumbang 94 juta dolar AS kepada UNRWA tahun ini. Jerman siap untuk meningkatkan bantuan keuangannya.

Maas juga mendesak Uni Eropa dan negara-negara anggota untuk bekerja menuju basis keuangan berkelanjutan bagi UNRWA.

Sementara itu Wakil Perdana Menteri Irlandia Simon Coveney menilai bahwa keputusan Amerika Serikat itu tidak berperasaan dan berbahaya.

"Irlandia adalah pendukung lama UNRWA," kata Coveney.

"Kami akan melanjutkan bantuan itu dan berdiskusi dengan Uni Eropa dan mitra kami lainnya apa lagi yang dapat dilakukan untuk mendukung pekerjaannya," jelasnya.

Pernyataan serupa juga dikeluarkan dari Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safadi yang mengatakan negaranya akan menggalang dukungan donor untuk mengurangi krisis keuangan UNRWA.

"Gangguan layanan UNRWA akan memiliki implikasi kemanusiaan, politik dan keamanan yang sangat berbahaya bagi para pengungsi dan untuk seluruh kawasan," kata Safadi kepada kantor berita Reuters. [mel]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya