Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

AS Cabut Pendanaan, Negara Donor Bahu-membahu Bantu UNRWA

SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 | 11:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Negara-negara serta lembaga donor bahu-membahu untuk menggelontorkan dana bantuan ke badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) setelah Amerika Serikat memangkas pendanaan.

Uni Eropa, Irlandia, Yordania dan Jerman satu suara menjanjikan dukungan lebih lanjut untuk UNRWA.

Diketahui bahwa UNRWA yang dibentuk pada 1949 menyusul pemindahan paksa 700.000 orang Palestina oleh paramiliter Zionis menjelang pembentukan Israel.


Selama setahun terakhir, ada lebih dari 50 negara telah berkontribusi pada agensi tersebut. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa telah menjadi penyumbang terbesar kedua UNRWA setelah Amerika Serikat. Uni Eropa menjanjikan lebih dari 142 juta dolar AS pada tahun 2017.

Uni Eropa sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk menghentikan pendanaan ke UNRWA.

"Uni Eropa berkomitmen untuk mengamankan kelanjutan dan keberlanjutan kerja lembaga itu yang vital bagi stabilitas dan keamanan di kawasan itu," kata pernyataan itu.

"Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan banyak lainnya di komunitas internasional, termasuk banyak negara Arab, telah menjanjikan dukungan mereka untuk kelangsungan kerja yang dilakukan UNRWA," kata pernyataan yang sama.

Menjelang sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini, para menteri luar negeri Uni Eropa, bersama dengan mitra internasional dan regional mereka, akan membahas bagaimana menjamin bantuan yang berkelanjutan dan efektif bagi warga Palestina, tambah pernyataan tersebut.

Tak lama setelah putusan Amerika Serikat, Jerman mengumumkan akan meningkatkan pendanaan untuk UNRWA.

"Hilangnya organisasi ini dapat melepaskan reaksi berantai yang tak terkendali," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas. Dia menambahkan bahwa negaranya tahun ini menyumbang 94 juta dolar AS kepada UNRWA tahun ini. Jerman siap untuk meningkatkan bantuan keuangannya.

Maas juga mendesak Uni Eropa dan negara-negara anggota untuk bekerja menuju basis keuangan berkelanjutan bagi UNRWA.

Sementara itu Wakil Perdana Menteri Irlandia Simon Coveney menilai bahwa keputusan Amerika Serikat itu tidak berperasaan dan berbahaya.

"Irlandia adalah pendukung lama UNRWA," kata Coveney.

"Kami akan melanjutkan bantuan itu dan berdiskusi dengan Uni Eropa dan mitra kami lainnya apa lagi yang dapat dilakukan untuk mendukung pekerjaannya," jelasnya.

Pernyataan serupa juga dikeluarkan dari Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safadi yang mengatakan negaranya akan menggalang dukungan donor untuk mengurangi krisis keuangan UNRWA.

"Gangguan layanan UNRWA akan memiliki implikasi kemanusiaan, politik dan keamanan yang sangat berbahaya bagi para pengungsi dan untuk seluruh kawasan," kata Safadi kepada kantor berita Reuters. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya