Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

AS Cabut Pendanaan, Negara Donor Bahu-membahu Bantu UNRWA

SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 | 11:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Negara-negara serta lembaga donor bahu-membahu untuk menggelontorkan dana bantuan ke badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) setelah Amerika Serikat memangkas pendanaan.

Uni Eropa, Irlandia, Yordania dan Jerman satu suara menjanjikan dukungan lebih lanjut untuk UNRWA.

Diketahui bahwa UNRWA yang dibentuk pada 1949 menyusul pemindahan paksa 700.000 orang Palestina oleh paramiliter Zionis menjelang pembentukan Israel.


Selama setahun terakhir, ada lebih dari 50 negara telah berkontribusi pada agensi tersebut. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa telah menjadi penyumbang terbesar kedua UNRWA setelah Amerika Serikat. Uni Eropa menjanjikan lebih dari 142 juta dolar AS pada tahun 2017.

Uni Eropa sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk menghentikan pendanaan ke UNRWA.

"Uni Eropa berkomitmen untuk mengamankan kelanjutan dan keberlanjutan kerja lembaga itu yang vital bagi stabilitas dan keamanan di kawasan itu," kata pernyataan itu.

"Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan banyak lainnya di komunitas internasional, termasuk banyak negara Arab, telah menjanjikan dukungan mereka untuk kelangsungan kerja yang dilakukan UNRWA," kata pernyataan yang sama.

Menjelang sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini, para menteri luar negeri Uni Eropa, bersama dengan mitra internasional dan regional mereka, akan membahas bagaimana menjamin bantuan yang berkelanjutan dan efektif bagi warga Palestina, tambah pernyataan tersebut.

Tak lama setelah putusan Amerika Serikat, Jerman mengumumkan akan meningkatkan pendanaan untuk UNRWA.

"Hilangnya organisasi ini dapat melepaskan reaksi berantai yang tak terkendali," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas. Dia menambahkan bahwa negaranya tahun ini menyumbang 94 juta dolar AS kepada UNRWA tahun ini. Jerman siap untuk meningkatkan bantuan keuangannya.

Maas juga mendesak Uni Eropa dan negara-negara anggota untuk bekerja menuju basis keuangan berkelanjutan bagi UNRWA.

Sementara itu Wakil Perdana Menteri Irlandia Simon Coveney menilai bahwa keputusan Amerika Serikat itu tidak berperasaan dan berbahaya.

"Irlandia adalah pendukung lama UNRWA," kata Coveney.

"Kami akan melanjutkan bantuan itu dan berdiskusi dengan Uni Eropa dan mitra kami lainnya apa lagi yang dapat dilakukan untuk mendukung pekerjaannya," jelasnya.

Pernyataan serupa juga dikeluarkan dari Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safadi yang mengatakan negaranya akan menggalang dukungan donor untuk mengurangi krisis keuangan UNRWA.

"Gangguan layanan UNRWA akan memiliki implikasi kemanusiaan, politik dan keamanan yang sangat berbahaya bagi para pengungsi dan untuk seluruh kawasan," kata Safadi kepada kantor berita Reuters. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya