Berita

UNRWA/Net

Dunia

UNRWA: AS Politisasi Bantuan Kemanusiaan Ke Palestina

SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 | 06:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Keputusan Amerika Serikat untuk menghentikan pendanaan bagi badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) adalah bentuk politisasi bantuan kemanusiaan yang jelas.

Begitu kata komisaris jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl dalam surat terbuka akhir pekan kemarin (Minggu, 2/9).

Dalam surat itu, dia juga menepis klaim yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa itu adalah UNRWA telah melenceng dari tujuan awal dibentuk.


"Tanggung jawab atas sifat berlarut-larut dari pengungsi Palestina, karena semakin banyak pengungsi dan meningkatnya kebutuhan, terkait dengan kurangnya keinginan masyarakat internasional atau ketidakmampuanuntuk membawa resolusi yang dinegosiasikan dan damai dari konflik antara Israel dan Palestina, "tulis Krahenbuhl dalam surat itu.

Dia menegaskan bahwa UNRWA saat ini menyediakan layanan untuk lebih dari lima juta pengungsi Palestina di wilayah pendudukan di Palestina, serta di Yordania, Suriah dan Lebanon. Akibat langkah Trump itu, saat ini UNRWA menghadapi defisit anggaran sebesar 270 juta dolar AS untuk sisa tahun ini.

"Upaya untuk membuat UNRWA entah bagaimana bertanggung jawab untuk melanggengkan krisis tidak jujur. Tidak ada waktu selama delapan bulan terakhir kami diberitahu tentang alasan spesifik untuk pemotongan dramatis," tambahnya seperti dimuat Al Jazeera.

Krahenbuhl menambahkan bahwa keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat yang telah menjadi donor utama sejak tahun 1974 itu tidak akan mempengaruhi energi dan semangat yang dibawa UNRWA. [mel]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya