Berita

UNRWA/Net

Dunia

UNRWA: AS Politisasi Bantuan Kemanusiaan Ke Palestina

SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 | 06:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Keputusan Amerika Serikat untuk menghentikan pendanaan bagi badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) adalah bentuk politisasi bantuan kemanusiaan yang jelas.

Begitu kata komisaris jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl dalam surat terbuka akhir pekan kemarin (Minggu, 2/9).

Dalam surat itu, dia juga menepis klaim yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa itu adalah UNRWA telah melenceng dari tujuan awal dibentuk.


"Tanggung jawab atas sifat berlarut-larut dari pengungsi Palestina, karena semakin banyak pengungsi dan meningkatnya kebutuhan, terkait dengan kurangnya keinginan masyarakat internasional atau ketidakmampuanuntuk membawa resolusi yang dinegosiasikan dan damai dari konflik antara Israel dan Palestina, "tulis Krahenbuhl dalam surat itu.

Dia menegaskan bahwa UNRWA saat ini menyediakan layanan untuk lebih dari lima juta pengungsi Palestina di wilayah pendudukan di Palestina, serta di Yordania, Suriah dan Lebanon. Akibat langkah Trump itu, saat ini UNRWA menghadapi defisit anggaran sebesar 270 juta dolar AS untuk sisa tahun ini.

"Upaya untuk membuat UNRWA entah bagaimana bertanggung jawab untuk melanggengkan krisis tidak jujur. Tidak ada waktu selama delapan bulan terakhir kami diberitahu tentang alasan spesifik untuk pemotongan dramatis," tambahnya seperti dimuat Al Jazeera.

Krahenbuhl menambahkan bahwa keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat yang telah menjadi donor utama sejak tahun 1974 itu tidak akan mempengaruhi energi dan semangat yang dibawa UNRWA. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya