Berita

UNRWA/Net

Dunia

UNRWA: AS Politisasi Bantuan Kemanusiaan Ke Palestina

SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 | 06:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Keputusan Amerika Serikat untuk menghentikan pendanaan bagi badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) adalah bentuk politisasi bantuan kemanusiaan yang jelas.

Begitu kata komisaris jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl dalam surat terbuka akhir pekan kemarin (Minggu, 2/9).

Dalam surat itu, dia juga menepis klaim yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa itu adalah UNRWA telah melenceng dari tujuan awal dibentuk.


"Tanggung jawab atas sifat berlarut-larut dari pengungsi Palestina, karena semakin banyak pengungsi dan meningkatnya kebutuhan, terkait dengan kurangnya keinginan masyarakat internasional atau ketidakmampuanuntuk membawa resolusi yang dinegosiasikan dan damai dari konflik antara Israel dan Palestina, "tulis Krahenbuhl dalam surat itu.

Dia menegaskan bahwa UNRWA saat ini menyediakan layanan untuk lebih dari lima juta pengungsi Palestina di wilayah pendudukan di Palestina, serta di Yordania, Suriah dan Lebanon. Akibat langkah Trump itu, saat ini UNRWA menghadapi defisit anggaran sebesar 270 juta dolar AS untuk sisa tahun ini.

"Upaya untuk membuat UNRWA entah bagaimana bertanggung jawab untuk melanggengkan krisis tidak jujur. Tidak ada waktu selama delapan bulan terakhir kami diberitahu tentang alasan spesifik untuk pemotongan dramatis," tambahnya seperti dimuat Al Jazeera.

Krahenbuhl menambahkan bahwa keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat yang telah menjadi donor utama sejak tahun 1974 itu tidak akan mempengaruhi energi dan semangat yang dibawa UNRWA. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya