Industri pelayaran nasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah armada maupun kapasitas angkut.
Tren positif ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah menerapkan asas cabotage melalui Inpres 5/2005 yang diperkuat dengan UU 17/2008 tentang Pelayaran.
Menurut Ketua DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, pertumbuhan industri pelayaran akan semakin signifikan jika didukung dengan keamanan dan kenyamanan berusaha bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengoperasikan armadanya di tengah laut.
Salah satu persoalan yang dihadapi pelayaran nasional saat ini, kata wanita yang akrab disapa Memey ini masih terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.
Atas dasar itu, DPP INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindihnya penegakan hukum di laut.
"Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal. Untuk itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik," katanya.
Audiensi yang digelar di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, ini juha dihadiri Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim dan para wakil ketua umum DPP INSA. Sementara, Marsekal Hadi didampingi para asisten Panglima TNI.
Saat ini, papar Memey, sedikitnya 18 instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya. Kondisi ini menyebabkan high cost dan waktu yang operasional kapal yang tidak efisien.
Dalam kesempatan itu, INSA mendorong agar terbentuknya badan tunggal penjaga laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengoordinasikan, memeriksa ataupun penangkapan kapal di laut. Sehingga menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.
Menurut Carmelita, Panglima TNI menyambut positif keinginan untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.
Audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan segera mengkoordinasi penegakan hukum laut bersama instansi terkait lainnya, dan menggelar pertemuan lanjutan bersama pengurus DPP INSA untuk merealisasikan bebasnya pengusaha pelayaran nasional dari adanya biaya-biaya tidak terduga di tengah laut. [wid]
