Berita

Ali Mahsun/Net

Hukum

Dukung Koruptor Dihukum Mati, Ratusan Ribu PKL Siap Long March Ke KPK

MINGGU, 02 SEPTEMBER 2018 | 06:59 WIB | LAPORAN:

Kaum kawulo alit atau masyarakat kecil mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) pun menyatakan siap turun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat dan mendukung lembaga anti rasuah itu melakukan hukuman mati kepada para koruptor.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menegaskan, kesusahan rakyat Indonesia, terutama yang dialami langsung oleh para pelaku ekonomi rakyat kecil, banyak disebabkan oleh para elit yang melakukan tindak pidana korupsi.


Rakyat yang hidupnya sengsara, lanjutnya, masih saja terus diperas dan diinjak-injak oleh para koruptor dengan menghisap semua anggaran demi keuntungan pribadi atau kelompoknya semata.

“Kami mendukung supaya koruptor dihukum mati. KPK tidak perlu gentar, para koruptor itulah penghisap yang membuat rakyat kecil sengsara,” tutur Ali Mahsun dalam keterangannya, Minggu (2/9).

Bagi Ali Mahsun, negara ini jangan membiarkan para elit korup tertawa senang dan merasa tidak bersalah. Tindakan tegas dan bahkan harus dihukum mati layak dilakukan.

Malah, menurut Ali Mahsun, jika ada elit korup yang mendadak sadar diri lalu menyatakan bersedia dihukum mati, rakyat kecil akan applaus dan mendatanginya agar segera melaksanakan niatnya untuk dihukum mati.

“Misal, jika Idrus Marham meminta dengan sadar agar dihukum mati, maka saya akan memimpin long march sebanyak 100 ribu rakyat kecil yang terdiri dari pelaku ekonomi rakyat kecil, pelajar, mahasiswa dan pemuda dari Monas menuju gedung KPK, sebagai wujud penghargaan kepada yang bersangkutan," pungkas Ali. [wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya