Berita

Penjagaan demo di Nikaragua/Al Jazeera

Dunia

Nikaragua Usir Tim HAM PBB

SABTU, 01 SEPTEMBER 2018 | 13:11 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Presiden Nikaragua Daniel Ortega telah memerintahkan pengusiran tim hak asasi manusia PBB dari negara tersebut.

Langkah itu diambil pada hari Jumat (31/8), dua hari setelah Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menerbitkan sebuah laporan kritis yang menyalahkan pemerintah atas penindasan kekerasan terhadap protes-protes oposisi.

Laporan PBB itu menyebut bahwa represi terjadi di bawah pemerintahan saat ini, baik di jalanan, di balik jeruji, maupun di persidangan.


Laporan itu menuntut tindakan segera dari pihak berwenang dan mengkritik pihak berwenang atas tanggapan keras mereka terhadap protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan yang telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.

"Pemerintah Nikaragua telah mengusir Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia sebagai balas dendam atas laporan mereka yang memberatkan tentang pertumpahan darah di Nikaragua," kata direktur eksekutif untuk divisi Amerika di Human Rights Watch Jose Miguel Vivanco seperti dimuat Al Jazeera.

Sementara itu, presiden Pusat Hak Asasi Manusia Nikaragua (CENIDH) Vilma Nunez mengatakan bahwa pengusiran itu mencerminkan sikap pemerintah yang tidak dapat lagi menyembunyikan tanggung jawabnya dan bersembunyi dari kebenaran.

Diketahui bahwa kekacauan yang terjadi di Nikaragua dipicu pada 18 April ketika protes yang relatif kecil terhadap reformasi keamanan sosial yang sekarang dibubarkan disambut dengan tindakan keras pemerintah, yang didukung oleh paramiliter bersenjata. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya