Berita

Penjagaan demo di Nikaragua/Al Jazeera

Dunia

Nikaragua Usir Tim HAM PBB

SABTU, 01 SEPTEMBER 2018 | 13:11 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Presiden Nikaragua Daniel Ortega telah memerintahkan pengusiran tim hak asasi manusia PBB dari negara tersebut.

Langkah itu diambil pada hari Jumat (31/8), dua hari setelah Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menerbitkan sebuah laporan kritis yang menyalahkan pemerintah atas penindasan kekerasan terhadap protes-protes oposisi.

Laporan PBB itu menyebut bahwa represi terjadi di bawah pemerintahan saat ini, baik di jalanan, di balik jeruji, maupun di persidangan.


Laporan itu menuntut tindakan segera dari pihak berwenang dan mengkritik pihak berwenang atas tanggapan keras mereka terhadap protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan yang telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.

"Pemerintah Nikaragua telah mengusir Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia sebagai balas dendam atas laporan mereka yang memberatkan tentang pertumpahan darah di Nikaragua," kata direktur eksekutif untuk divisi Amerika di Human Rights Watch Jose Miguel Vivanco seperti dimuat Al Jazeera.

Sementara itu, presiden Pusat Hak Asasi Manusia Nikaragua (CENIDH) Vilma Nunez mengatakan bahwa pengusiran itu mencerminkan sikap pemerintah yang tidak dapat lagi menyembunyikan tanggung jawabnya dan bersembunyi dari kebenaran.

Diketahui bahwa kekacauan yang terjadi di Nikaragua dipicu pada 18 April ketika protes yang relatif kecil terhadap reformasi keamanan sosial yang sekarang dibubarkan disambut dengan tindakan keras pemerintah, yang didukung oleh paramiliter bersenjata. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya