Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Lemkapi: Kebijakan Ganjil Genap Perlu Ditinjau Ulang

SABTU, 01 SEPTEMBER 2018 | 07:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan ganjil genap di Jakarta yang dipermanenkan perlu peninjauan ulang.

"Kami kurang setuju ganjil genap dipermanenkan saat ini, karena banyak masyarakat pengguna jalan yang dirugikan," kata Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan.SH. MH di Jakarta dalam keterangannya akhir pekan ini (Sabtu, 1/9).

Dia menilai bahwa kebijakan ganjil genap hanya memindahkan kemacetan ke daerah pinggiran dan bukan menyelesaikan masalah kemacetan.


Edi menambahkan bahwa pihaknya menilai kebijakan ganjil genap menambah beban kerja polisi di lapangan.

"Kami menilai ini tidak rasional. Tugas polisi sudah banyak malah ditambah lagi. Harus mempelototi nomor kendaraan setiap yg lewat," tambah mantan anggota Kompolnas ini.

Menurutnya, kebijakan ini bisa dipermanenkan apabila transportasi MRT dan LRT sudah beroperasi dengan baik. Begitu pula dengan transportasi umum lainnya yang juga harus lebih baik.

"Kami mohon wacana permanen ganjil genap ditunda dulu. Siapkan perangkat IT yg bisa memantau mana kendaraan yang ganjil dan mana yang genap" ungkap pakar hukum dan kepolisian ini.                    

Dia menambahkan bahwa dirinya sedih melihat Dirlantas Polda Metro setuju diterapkannya kebijakan ganjil genap secara permanen. Edi pun mengaku prihatin dan sedih melihat anggota Polri harus masuk ke tengah jalan dikeramahian lalu lintas demi mencari nomor ganjil genap.

"Sungguh tidak efektif buat seorang anggota Polri," tukas doktor ilmu hukum ini. [mel]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya