AS Cabut Bantuan Ke UNRWA, Palestina: Itu Pembangkangan Resolusi PBB

SABTU, 01 SEPTEMBER 2018 | 07:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Palestina mengkritik keras langkah Amerika Serikat yang memutuskan untuk menghentikan pendanaan ke badan PBB yang membantu para pengungsi Palestina di seluruh Timur Tengah, UNRWA.

Palestina menyebut langkah itu sebagai serangan mencolok pada rakyat Palestina.

"Keputusan Amerika berturut-turut mewakili serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan pembangkangan resolusi PBB," kata juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rdainah kepada kantor berita Reuters (Jumat, 31/8).

"Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki peran di kawasan itu dan bahwa itu bukan bagian dari solusi," sambungnya.

Amerika Serikat sendiri mengklaim bahwa langkah itu diambil karena menilai bahwa UNRWA saat ini telah cacat sehingga tidak memerlukan pendanaan lebih lanjut dari Amerika Serikat.

Untuk diketahui, UNRWA didirikan pada 1949 setelah 700.000 orang Palestina dipaksa mengungsi dari rumah mereka oleh paramiliter Zionis menjelang pembentukan negara Israel.

Saat ini UNRWA menyediakan layanan untuk lima juta pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza, serta Yordania, Libanon dan Suriah. [mel]

Berita

Dunia

AS Cabut Bantuan Ke UNRWA, Palestina: Itu Pembangkangan Resolusi PBB

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas