AS Cabut Bantuan Ke UNRWA, Palestina: Itu Pembangkangan Resolusi PBB

SABTU, 01 SEPTEMBER 2018 | 07:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Palestina mengkritik keras langkah Amerika Serikat yang memutuskan untuk menghentikan pendanaan ke badan PBB yang membantu para pengungsi Palestina di seluruh Timur Tengah, UNRWA.

Palestina menyebut langkah itu sebagai serangan mencolok pada rakyat Palestina.

"Keputusan Amerika berturut-turut mewakili serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan pembangkangan resolusi PBB," kata juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rdainah kepada kantor berita Reuters (Jumat, 31/8).

"Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki peran di kawasan itu dan bahwa itu bukan bagian dari solusi," sambungnya.

Amerika Serikat sendiri mengklaim bahwa langkah itu diambil karena menilai bahwa UNRWA saat ini telah cacat sehingga tidak memerlukan pendanaan lebih lanjut dari Amerika Serikat.

Untuk diketahui, UNRWA didirikan pada 1949 setelah 700.000 orang Palestina dipaksa mengungsi dari rumah mereka oleh paramiliter Zionis menjelang pembentukan negara Israel.

Saat ini UNRWA menyediakan layanan untuk lima juta pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza, serta Yordania, Libanon dan Suriah. [mel]

Berita

Dunia

AS Cabut Bantuan Ke UNRWA, Palestina: Itu Pembangkangan Resolusi PBB

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet