Berita

Vassily Nebenzia/RT

Dunia

Rusia Blokir Laporan Dewan Keamanan PBB Soal Korut

JUMAT, 31 AGUSTUS 2018 | 13:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia memutuskan untuk menghentikan pembahasan mengenai laporan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korea Utara. Langkah itu diambil karena ketidaksepakatan Rusia mengenai beberapa poin.

Perwakilan Rusia di PBB, Vassily Nebenzia mengatakan bahwa Rusia telah memblokir laporan yang akan datang dari Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB pada Korea Utara (Komite 1718) tentang pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara dan program nuklirnya.

"Diskusi itu hidup. Kami memblokir laporan Komite 1718, karena kami tidak setuju dengan unsur-unsur tertentu dari laporan dan pada perilaku bisnis itu sendiri," jelasnya tanpa membeberkan rincian soal laporan itu.


Nebenzia juga menyayangkan bocornya laporan itu ke publik sebelum waktunya. Dia menjelaskan bahwa Rusia telah secara vokal menentang setiap bagian dari laporan yang bocor itu.

"Kami dan delegasi lainnya menyatakan keprihatinan atas kebocoran reguler informasi komite ke pers, Anda dapat mencarinya di internet," katanya.

Dia menambahkan bahwa Rusia juga telah mengajukan permintaan kepada komite untuk menyelidiki kebocoran, meski beberapa anggota tidak mau melakukannya.

"Jadi Moskow memutuskan untuk melanjutkan masalah ini secara individual," tegasnya seperti dimuat Russia Today. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya