Berita

Aung San Suu Kyi/Net

Dunia

Krisis Rohingya, Aung San Suu Kyi Harusnya Mundur Dari Jabatan

JUMAT, 31 AGUSTUS 2018 | 07:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

RMOL. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi seharusnya mengundurkan diri dari jabtannya karena kasus kekerasan terhadap warga Rohingya di negaranya.

Begitu kata Kepala HAM PBB Zeid Ra'ad al Hussein. Dia mengatakan bahwa pemenang hadiah Nobel Perdamaian tersebut harusnya memperimbangkan untuk kembali ke tahanan rumah daripada memaafkan militer atas kasus kekerasan terhadap Rohingya.

Hussein mengatakan bahwa merujuk pada laporan PBB baru mengatakan militer Myanmar harus diselidiki untuk kasus genosida.


Myanmar telah menolak laporan itu dan menilainya sebagai laporan sepihak.

"Dia berada dalam posisi untuk melakukan sesuatu," kata Hussein seperti dimuat BBC.

"Dia bisa tetap diam, atau bahkan lebih baik, dia bisa mengundurkan diri," sambungnya,

"Tidak perlu baginya untuk menjadi juru bicara militer Burma. Dia tidak harus mengatakan ini adalah gunung es salah informasi. Ini adalah rekayasa," tegasnya.

Laporan PBB, yang diterbitkan awal pekan ini menyebut Suu Kyi gagal mencegah kekerasan.

"(Suu kyi harusnya mengatakan) terima kasih banyak, saya akan mengundurkan diri, saya akan kembali ke tahanan rumah, saya tidak bisa menjadi aksesori tambahan," sambungnya.

Suu Kyi diketahui menghabiskan sekitar 16 tahun di bawah tahanan rumah oleh pemerintah militer antara tahun 1989 dan 2010. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya