Berita

Aung San Suu Kyi/Net

Dunia

Krisis Rohingya, Aung San Suu Kyi Harusnya Mundur Dari Jabatan

JUMAT, 31 AGUSTUS 2018 | 07:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

RMOL. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi seharusnya mengundurkan diri dari jabtannya karena kasus kekerasan terhadap warga Rohingya di negaranya.

Begitu kata Kepala HAM PBB Zeid Ra'ad al Hussein. Dia mengatakan bahwa pemenang hadiah Nobel Perdamaian tersebut harusnya memperimbangkan untuk kembali ke tahanan rumah daripada memaafkan militer atas kasus kekerasan terhadap Rohingya.

Hussein mengatakan bahwa merujuk pada laporan PBB baru mengatakan militer Myanmar harus diselidiki untuk kasus genosida.


Myanmar telah menolak laporan itu dan menilainya sebagai laporan sepihak.

"Dia berada dalam posisi untuk melakukan sesuatu," kata Hussein seperti dimuat BBC.

"Dia bisa tetap diam, atau bahkan lebih baik, dia bisa mengundurkan diri," sambungnya,

"Tidak perlu baginya untuk menjadi juru bicara militer Burma. Dia tidak harus mengatakan ini adalah gunung es salah informasi. Ini adalah rekayasa," tegasnya.

Laporan PBB, yang diterbitkan awal pekan ini menyebut Suu Kyi gagal mencegah kekerasan.

"(Suu kyi harusnya mengatakan) terima kasih banyak, saya akan mengundurkan diri, saya akan kembali ke tahanan rumah, saya tidak bisa menjadi aksesori tambahan," sambungnya.

Suu Kyi diketahui menghabiskan sekitar 16 tahun di bawah tahanan rumah oleh pemerintah militer antara tahun 1989 dan 2010. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya