Berita

Kucing/Net

Dunia

Demi Lindungi Satwa Asli, Desa Ini Larang Kucing Berkeliaran Bebas

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 | 12:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah desa kecil di pantai selatan Selandia Baru memiliki rencana radikal untuk melindungi satwa liar aslinya dengan cara melarang kucing berkeliaran bebas.

Rencana ini diusulkan oleh Environment Southland di desa Omaui. Rencana ini berbunyi, pemilik kucing di Omaui harus bersikap netral dan mendaftarkan kucing peliharan mereka ke otoritas lokal.

Kemudian, setelah kucing mereka mati, maka pemilik kucing tidak lagi diizinkan untuk memelihara kucing yang baru.

Rencana ini dibuat karena pemerintah setempat mempertimbangkan kelangsungan hidup satwa asli desa itu, yakni burung dan mamalia. Pasalnya, kucing bertanggung jawab atas kematian miliaran burung dan mamalia setiap tahunnya.
Rencana ini dibuat karena pemerintah setempat mempertimbangkan kelangsungan hidup satwa asli desa itu, yakni burung dan mamalia. Pasalnya, kucing bertanggung jawab atas kematian miliaran burung dan mamalia setiap tahunnya.

Dr Peter Marra yang adalah kepala Pusat Burung Migran Smithsonian, telah menulis jurnal dan buku tentang masalah ini. Namun dia menekankan bahwa rencana ini bukan berarti gerakan anti-kucing.

"Kucing adalah hewan peliharaan yang indah. Mereka hewan peliharaan yang spektakuler! Tetapi mereka seharusnya tidak diperbolehkan berkeliaran di luar. Ini adalah solusi yang sangat jelas," katanya kepada BBC.

"Kami tidak akan membiarkan anjing melakukan itu (berkeliaran bebas). Sudah waktunya kita memperlakukan kucing seperti anjing," tambahnya.

Di Omaui, para pejabat mengatakan tindakan itu dibenarkan karena kamera CCTV telah menunjukkan kucing berkeliaran memangsa burung, serangga dan reptil di daerah tersebut.

Berdasarkan rencana tersebut, siapa pun yang tidak memenuhi syarat akan menerima pemberitahuan, sebelum pejabat akan mengambil paksa kucing tersebut. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya