Berita

Kucing/Net

Dunia

Demi Lindungi Satwa Asli, Desa Ini Larang Kucing Berkeliaran Bebas

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 | 12:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah desa kecil di pantai selatan Selandia Baru memiliki rencana radikal untuk melindungi satwa liar aslinya dengan cara melarang kucing berkeliaran bebas.

Rencana ini diusulkan oleh Environment Southland di desa Omaui. Rencana ini berbunyi, pemilik kucing di Omaui harus bersikap netral dan mendaftarkan kucing peliharan mereka ke otoritas lokal.

Kemudian, setelah kucing mereka mati, maka pemilik kucing tidak lagi diizinkan untuk memelihara kucing yang baru.

Rencana ini dibuat karena pemerintah setempat mempertimbangkan kelangsungan hidup satwa asli desa itu, yakni burung dan mamalia. Pasalnya, kucing bertanggung jawab atas kematian miliaran burung dan mamalia setiap tahunnya.
Rencana ini dibuat karena pemerintah setempat mempertimbangkan kelangsungan hidup satwa asli desa itu, yakni burung dan mamalia. Pasalnya, kucing bertanggung jawab atas kematian miliaran burung dan mamalia setiap tahunnya.

Dr Peter Marra yang adalah kepala Pusat Burung Migran Smithsonian, telah menulis jurnal dan buku tentang masalah ini. Namun dia menekankan bahwa rencana ini bukan berarti gerakan anti-kucing.

"Kucing adalah hewan peliharaan yang indah. Mereka hewan peliharaan yang spektakuler! Tetapi mereka seharusnya tidak diperbolehkan berkeliaran di luar. Ini adalah solusi yang sangat jelas," katanya kepada BBC.

"Kami tidak akan membiarkan anjing melakukan itu (berkeliaran bebas). Sudah waktunya kita memperlakukan kucing seperti anjing," tambahnya.

Di Omaui, para pejabat mengatakan tindakan itu dibenarkan karena kamera CCTV telah menunjukkan kucing berkeliaran memangsa burung, serangga dan reptil di daerah tersebut.

Berdasarkan rencana tersebut, siapa pun yang tidak memenuhi syarat akan menerima pemberitahuan, sebelum pejabat akan mengambil paksa kucing tersebut. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya