Berita

Antonio Guterres/Net

Dunia

Sekjen PBB: Genosida Di Myanmar Kejahatan Perang Berat

RABU, 29 AGUSTUS 2018 | 14:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan mendalam setelah laporan PBB menunjukkan bahwa militer Myanmar terlibat dalam pembunuhan massal dan pemerkosaan kelompok Muslim Rohingya dengan tujuan genosida.

Di tengah pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB (Selasa, 28/8), Guterres mengatakan bahwa laporan itu menunjukkan pola pelanggaran hak asasi manusia berat.

"Pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan merupakan kejahatan yang paling berat di bawah hukum internasional," jelasnya seperti dimuat Press TV.


Awal pekan ini, laporan PBB menyerukan penuntutan terhadap panglima militer Myanmar dan lima komandan militer lainnya atas genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara itu.

"Saya percaya temuan dan rekomendasi laporan ini layak mendapat pertimbangan serius oleh semua badan PBB yang relevan," tambahnya.

Lebih lanjut dia menekankan kerjasama internasional.

"Penting untuk memastikan bahwa mekanisme akuntabilitas dapat dipercaya, transparan, tidak memihak, independen dan mematuhi kewajiban Myanmar di bawah hukum internasional," sambungnya.

Dia lebih lanjut mencatat bahwa masih ada kondisi yang jelas bagi pengungsi Rohingya untuk kembali ke rumah mereka.

"Tidak ada alasan untuk menunda pencarian solusi yang bermartabat yang akan memungkinkan orang untuk kembali ke wilayah asalnya dengan aman dan bermartabat, sejalan dengan standar internasional dan hak asasi manusia," katanya. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya