Berita

Dubes Venezuela Gladys Urbaneja Duran memperlihatkan catatannya atas upah minimum baru./RMOL

Dunia

Dubes Venezuela: Situasi Ekonomi Tidak Seburuk Yang Diberitakan

SELASA, 28 AGUSTUS 2018 | 00:50 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kondisi perekonomian Republik Bolivarian Venezuela tidak seburuk yang diberitakan media-media Barat yang selama ini terkesan selalu memojokkan negara Amerika Latin itu.

Menurut Dutabesar Venezuela Gladys Urbaneja Duran, pemerintah negaranya sedang melakukan sejumlah hal untuk melawan hiperinflasi dan memperkuat fundamental ekonomi di tengah krisis yang dipicu oleh blokade dan sanksi besar-besaran kubu lawan.

“Kami percaya keadaan akan menjadi lebih baik. Tidak ada situasi rusuh di dalam negeri,” ujar Dubes Gladys Urbaneja Duran dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL di lobi Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Senin sore (27/8).


Hal pertama yang dilakukan pemerintah, seperti telah disampaikan oleh Presiden Nicolas Maduro Moros awal pekan lalu (Senin, 20/8), adalah mengkonversi nilai mata uang dengan memotong lima nol pada lembar atau banknote bolivar lama yang sering disebut “strong bolivar” atau “bolivar kuat”.

Setelah lima nol dieliminasi, mata uang negara itu diberi nama baru, “bolivar soberano” atau “sovereign bolivar” yang kalau diindonesiakan berarti “bolivar berdaulat”. Banknote bolivar berdaulat mulai beredar Selasa pekan lalu (21/8).

Pemerintah Venezuela juga menaikkan upah minimum dari 5,5 juta bolivar kuat menjadi 150 juta bolivar kuat, atau 1.500 bolivar berdaulat.

Pemerintah juga telah menandatangani kesepakatan dengan produsen produk makanan untuk mematok harga 25 produk makanan sehingga tidak ada kenaikan harga setelah upah minimum dinaikkan. Dengan demikian, upah minimum baru diharapkan memiliki daya beli yang memadai.

“Sebelum ini, setiap kali pemerintah menaikkan upah minimum, produsen produk makanan selalu menaikkan harga. Akibatnya daya beli masyarakat menjadi sangat lemah,” ujar Dubes Duran lagi.

Dia juga menjelaskan bahwa matauang baru Venezuela menggunakan matauang kripto Petro sebagai patokan. Matauang bolivar berdaulat setara dengan setengah matauang kripto Petro.

Matauang kripto atau cryptocurrency Petro diterbitkan pemerintahan Maduro beberapa waktu lalu untuk menghadapi situasi ekonomi yang memburuk akibat sanksi Amerika Serikat.

Nilai matauang kripto Petro setara dengan harga satu barrel minyak mentah di pasar internasional yakni sekitar 70 dolar AS.

“Dengan demikian, satu bolivar berdaulat setara dengan 35 dolar AS,” sambung Dubes Gladys Urbaneja Duran.

Mengutip penjelasan Presiden Maduro, dia mengatakan bahwa upah minimum baru akan berlaku pada 1 September 2018. Karena itu pemerintah telah memutuskan memberikan bonus sebesar 600 bolivar berdaulat kepada masyarakat  untuk menutup selisih harga yang terjadi antara tanggal 20 hingga 30 Agustus.

Pada bagian lain, Dubes Gladys Urbaneja Duran juga mengatakan bahwa matauang baru diberlakukan untuk menghadapi penyelundupan matauang lama ke negara tetangga Kolumbia.

Para penyelundup, katanya, mengirimkan lembar kertas bolivar dalam jumlah banyak hingga bertruk-truk ke Kolumbia untuk warganegara Venezuela yang melarikan diri kesana.

Hubungan Venezuela dan Kolumbia memang memburuk beberapa waktu belakangan ini. Venezuela menuding Kolumbia ikut dalam upaya pihak Amerika Serikat mensabotase negara itu.   

Pada bagian lain, Dubes Venezuela juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Venezuela tengah melakukan pembicaraan dengan produsen obat-obatan untuk mematok harga obat-obatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dia yakin, dalam waktu dekat kesepakatan itu akan dicapai. [guh]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya