Kesadaran Untuk Berbeda Pendapat Harus Dapat Porsi

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila harus menempatkan perbedaan pendapat sesuai dengan porsinya.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat mengkritisi penolakan #2019GantiPresiden.

"Kita sudah sepakat negara ini demokrasi, bukan negara kekuasaan atau negara polisi. Jadi dalam negara demokrasi, kesadaran untuk perbedaan pendapat harus mendapatkan porsi,” kata Muzani saat ditemui di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (27/8).

Menurut Muzani, jika ada yang  menginginkan Joko Widodo tetap 2 periode atau diganti sangat wajar. Dan bentuk mengungkapkan pendapat tersebut bermacam-macam sesuai dengan kreativitasnya.

"Memuji boleh, mengritik Pak Jokowi boleh. Memuji Pak Prabowo boleh, mengkritik Pak Prabowo boleh, kan sama-sama," ujarnya.

Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan, yang menjadi polemik ketika polisi memberlakukan bahwa deklarasi #2019GantiPresiden tersebut bisa menganggu keamanan.

"Bagaimana ceritanya? Yang seperti ini menganggu keamanan. Ya kalau ada gangguan polisi mengamankan itu dong," tandasnya. [lov]